`Mafia` Pluit Diragukan Komnas HAM, Jokowi: Ndak Resmi Gimana?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membeberkan data para penguasa lahan Waduk Pluit yang menyewakan rumah kepada warga secara ilegal kepada Komnas HAM. Setelah menerima data yang yang dibawa Jokowi, Komnas HAM sempat meragukan keakuratannya.

Komisioner Komnas HAM Siane Indriani sempat mempertanyakan keakuratan data yang dibawa Jokowi. Sebab, nama-nama warga dan para developer yang tercantum di situ tidak mencantumkan identitas berdasarkan KTP.

"Kita akan cek lagi ke lapangan, tapi ini tidak ada KTP jelasnya, Pak. Sedangkan warga yang mengadu ke kami yang sudah punya KTP. Ini data asli, Pak? Ini berarti nggak resmi, Pak," ucap Siane di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (17/5/2013).

Jokowi pun langsung membantah ucapan Siane.

"Lah wong gubernur yang kasih masa ndak resmi. Ndak resmi gimana? Di situ memang banyak tak ber-KTP. Kalau nyangkut KTP itu ribut juga, hanya musti ada perlakukan beda nanti," jawab Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menyerahkan setumpuk data berisi nama para penguasa ilegal lahan Waduk Pluit. "Ini saya beri datanya, misalnya di sini tertulis Joko punya 3 rumah sewa, Alex punya 5, Anharudin punya 8, Ibrahim 5, Andi 5. Ibu kalau ke sana tanya langsung ke mereka, itu kontrak atau punya sendiri," beber Jokowi.

Ia pun menyatakan, hampir separuh hunian yang berdiri di atas lahan waduk tersebut merupakan rumah yang disewa dari para penguasa lahan milik negara tersebut. (Mut/*)