Komnas HAM: Ada Pihak Ketiga di Balik Kisruh Waduk Pluit

Komisi Nasoinal Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan ada turut campur swasta dalam upaya penggusuran warga di Waduk Pluit. Tujuannya tak lain untuk kebutuhan bisnis.

"Kita tahu ada, semua tujuannya bisnis. Tapi kita tidak bisa ungkap di sini," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengawasan dan Penyelidikan Siane Indriani di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Menurutnya, jika dilihat dari lokasinya, wilayah itu memang sangat strategis. Harganya pun ditaksir sangat tinggi. "Ini strategis, lokasinya mahal, langsung menghadap laut," lanjutnya.

Pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya lokasi itu ingin dikomersilkan sekalipun. Tapi, Pemprov juga harus memperhatikan nasib warga.

"Mereka itu legal, punya KTP, KK, dan bayar pajak. Mereka bisa meningkatkan status tanah jadi hak milik karena sudah puluhan tahun di sana. Tapi ini kan tidak, karena pemerintah mau pakai," ucapnya.

Untuk itu, Komnas HAM sangat mengimbau kepada Jokowi agar dapat datang ke Komnas HAM agar menjelaskan rencana yang dimiliki Pemprov. "Kami minta Pak Jokowi untuk menjelaskan lokasi ini akan dibuat apa. Kami dan warga hanya ingin penjelasan itu," tandas Siane. (Ary/*)