Jokowi-Ahok Ampuni 'Dosa' Lurah Warakas di Rusun Marunda

Lurah Warakas Mulyadi yang sempat menolak lelang jabatan lurah dan camat diketahui memiliki dan menyewakan unit rusun di Marunda. Namun, 'dosa-dosa' Mulyadi itu ternyata sudah diampuni oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Terkait kepemilikan rusun khusus warga Jakarta yang kurang mampu oleh beberapa oknum PNS Pemprov DKI tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, hal itu sebaiknya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sebab, menurut instruksi Jokowi, sebaiknya dilakukan pemulihan hubungan atau rekonsiliasi.

"Pak gubernur udah bilang dosa lama sudahlah kita enggak usah terlalu diungkit-ungkit lah. Rekonsiliasi saja kan. Kan udah terjadi lama, ya lupakanlah. Kita pengampun," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Dengan begitu, lanjutnya, tidak diberlakukan sanksi khusus kepada pejabat Pemprov DKI yang melanggar aturan kepemilikan rusun, selain pemutihan atau pencabutan hak dan pengalihan rusun.

"Enggak tahu BKD (Badan Kepegawaian Daerah) gimana. Tapi kita sekarang umumkan saja, siapapun yang nyewa, kan enggak mungkin pejabat DKI tinggal di situ kan? Jadi siapapun yang nyewa kasih tahu kita, kita kasih pemutihan, kasih nama dia," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui bahwa banyak oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI maupun warga yang sebenarnya mampu, ternyata mempunyai unit rusun yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin. Untuk itu, walaupun Pemprov DKI tidak memberikan sanksi personal kepada warga yang melanggar, Ahok dan Jokowi berharap tindakan tersebut tidak diulang lagi.

"Hampir semua lakukan. Tapi jangan lakukan lagi ke depannya, itu pak gubernur bilang. Kita udah lupakan masa lalu, kita ke depan," ujar Ahok. (Mut)