Lawan Jokowi, Mulyadi: Butuh 18 Tahun Jadi Lurah Warakas

Sikap Kritis yang ditunjukkan Mulyadi, Lurah Warakas, Jakarta Utara, menolak kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi soal lelang jabatan Lurah dan Camat menuai polemik di tengah masyarakat.

Pria yang satu kampung dengan Jokowi dari Solo, Jawa Tengah, kelahiran tahun 1952 ini menuturkan, menjadi Lurah karena terinspirasi warga kampungnya. Hingga Mulyadi memutuskan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta dan itu butuh waktu yang lama.

"Awalnya lihat tetangga dulu di Solo, guru dan pegawai negeri kayaknya dihormati orang lain apalagi Kepala Desa
dihargai banget. Butuh waktu hampir 18 tahun sebelum menjabat lurah sekarang ini," kata Mulyadi di Jakarta Utara, Kamis (2/5/2013).

Bapak 3 anak ini lulusan dari jurusan Sosial Politik Universitas 17 Agustus 1945 ini mengawali karir PNS sebagai Kepala Seksi (Kasie) Pemerintahan di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok. Jabatan yang disandang pada tahun 1995.

3 Tahun kemudian, Mulyadi pindah dengan menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan (Sekkel) Sunter Agung, Tanjung Priok. Posisi itu diemban selama 4 tahun.

"Saya juga sempat sekolah S2 di Universitas Krisnadwipayana tahun 2001. Lalu setelah jadi Sekkel saya jadi Wakil Lurah Sunter Agung selama setahun. Pindah jadi Wakil Lurah Warakas 2006 sampai 2010. Jadi Lurah Warakas dari 2010 sampai sekarang," begitu kata Mulyadi.

Mulyadi menjadi perbincangan publik karena menentang kebijakan lelang lurah-camat yang digaungkan Jokowi-Ahok. Menurut Mulyadi, lelang jabatan itu sedianya dilakukan hanya untuk mengisi posisi yang kosong. (Ary)