Sukses

Siapa Lurah Mulyadi Penentang Jokowi-Ahok dari Warakas?

Mulyadi mempunyai pendekatan dengan warga cukup bagus. Biasanya sang Lurah sering datang ke pertemuan forum warga secara aktif.

Lurah Warakas, Mulyadi menyita publik, Dia berani menentang Jokowi-Ahok perihal kebijakan Lelang Jabatan. Bagi warga Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi dikenal berani dan tegas menyikapi permasalahan di lingkungan warganya seperti narkoba.

"Pak Lurah dapat membawa perubahan dan berani. Sikap seperti masyarakat yang melanggar tata tertib atau yang biasa menggunakan narkoba, biasanya melakukan peneguran secara persuasif," kata warga sekaligus tokoh masyarakat Warakas, Tasimun Mudjiarto di rumahnya, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Tasimun menambahkan, Mulyadi mempunyai pendekatan dengan warga cukup bagus. Biasanya sang Lurah sering datang ke pertemuan forum warga secara aktif.

"Forum pertemuan RW sebulan sekali pasti datang. Kalau tidak ada anggota keluarganya yang sakit atau ada pertemuan lebih penting biasanya selalu datang," ucapnya.

Selain itu, perubahan yang dibawa soal penghijauan di lingkungan Warakas sendiri, hingga mendapatkan juara setingkat DKI soal lingkungan.

"Ada program pak lurah Potisasi (tanaman dalam pot) lingkungan dan juara dua tingkat DKI untuk penghijauaun lingkungan tahun kemarin, kalau anda keliling semua rumah warga pasti ada pot yang berisi tanaman," ujarnya.

Nama Mulyadi ini mencuat saat dia menolak keras program lelang jabatan ala Jokowi. Menurutnya, program itu tidak memiliki konsep yang jelas.

"Itu harus divisionerkan dulu. Yang namanya lelang jabatan itu buat inventaris barang kantor, buat fisik. Ini maksudnya enggak jelas lelang seperti apa?" ucap Mulyadi, Senin (29/4).

Pria asal Solo itu menuturkan, seharusnya jabatan itu digugurkan dulu sebelum jabatan lurah dan camat berakhir dan SK Gubernur yang ada, harusnya dikosongkan dulu. Mulyadi juga berencana mengoordinasikan kepada penasihat hukum para PNS yang menolak proses itu.

"Jadi 80 PNS dari lurah dan camat, Sekretaris Lurah (Sekel), Wakil Lurah yang tidak ikut hari ini nantinya kita akan berencana tuntut ke MK," pungkas Mulyadi. (Ary)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini