Gugat Jokowi, Lurah Warakas Belum Gandeng Yusril

Lurah Warakas, Mulyadi, berencana menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena melelang jabatan. Namun, meski sudah berkonsultasi dengan Yusril Ihza Mahendra, Mulyadi belum menunjuk secara resmi politisi PBB itu sebagai kuasa hukumnya.

"Belum. Baru sekadar ngobrol, konsultasi," tutur Mulyadi kepada Liputan6.com di Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013).

Bukan baru kenal, Mulyadi dan Yusril telah berteman sejak lama. Selain Yusril, Mulyadi mengaku mengenal banyak orang dari Kemenkumham. Orang-orang inilah yang dianggapnya bisa diajak mendiskusikan program lelang jabatan.

"Dari dulu saya kenal Yusril. Dan banyak teman saya dari Kemenkumham untuk share masalah ini. Kan Yusril juga sering isi acara seminar dengan Walikota Jakarta Utara," ujarnya.

Namun Mulyadi masih menunggu pernyataan sikap Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebelum melayangkan tuntutannya. "Ya kalau masalah itu, lihat situasi nanti. Kalau Pak Gubernur keluar kebijakan apa. Ya tapi mestinya jangan gitu," ucapnya.

"Memang PNS hanya lurah dan camat saja? Kok kenapa yang diubek-ubek lurah? Memang lurah punya anggaran apa?" ketus Mulyadi.

Mulyadi dengan keras menolak program lelang jabatan camat dan lurah karena dinilai melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Program ini pun dianggapnya tak memiliki konsep yang jelas. Karena itu, Mulyadi pun enggan mendaftarkan diri sebagai salah satu calon peserta lelang jabatan ini.

"Itu harus divisionerkan dulu. Yang namanya lelang jabatan itu buat inventaris barang kantor, buat fisik. Ini maksudnya enggak jelas lelang seperti apa?" kata Mulyadi di Jakarta, Senin (29/4).

Sementara itu, Ahok menyambut baik berita digaetnya Yusril sebagai kuasa hukum Mulyadi. Kapan pun Mulyadi melayangkan gugatannya, Ahok menyatakan Pemprov DKI siap melayani.

"Dia gandeng Pak Yusril? Ya bagus dong, orang (Yusril) sekampung dengan saya," ucap Ahok. (Ndy)