Gugat Jokowi, Lurah Warakas Tolak Uji Kompetensi Susulan

Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang menggelar lelang jabatan lurah dan camat. Mulyadi yang akan menggugat proses lelang jabatan ke Mahkamah Konstitusi ini menolak ajakan uji kompetensi.

"Saya ditelepon BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jakarta Utara. Saya disuruh ikut uji kompetensi karena akan ada waktu perpanjangan waktu untuk lurah yang belum ikut uji kompetensi kemarin," kata Mulyadi di Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013).

Meski uji kompetensi untuk para lurah sudah usai, Mulyadi mengaku tetap menolak ajakan itu. Mulyadi menegaskan tidak akan mengikuti uji kompetensi dan tetap menentang kebijakan itu. "Saya tetap tidak akan mengikuti uji kompetensi itu," tegas dia.

Pada uji kompetensi hari Sabtu 27 April 2013 lalu, Mulyadi tidak hadir. Mulyadi beralasan lelang jabatan itu sepatutnya digelar untuk posisi camat dan lurah yang kosong saja. "Saya sengaja nggak datang, karena saya nggak setuju dengan kebijakan lelang jabatan," tegas Mulyadi lagi.

Mulyadi juga berencana mengoordinasikan kepada penasihat hukum bagi para PNS yang menolak proses itu. Rencananya, lelang jabatan itu akan digugat ke MK.

"Jadi 80 PNS dari Lurah dan Camat, Seketaris Lurah, Wakil Lurah yang tidak ikut, nantinya berencana tuntut ke MK," pungkasnya. (Ism)