Bantah Ahok, DPRD DKI: JLNT Kampung Melayu Masuk APBD 2013

Terkendala anggaran, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya menunda pengerjaan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) jalur Kampung Melayu-Tanah Abang. Keputusan ini pun diprotes Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto.

"Saya desak Pemprov DKI harus segera selesaikan pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Segera usulkan surat perpanjangan multiyears kepada kami karena anggaran sudah ada dalam APBD tahun ini," ujar Sayogo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Sayogo menyatakan, pembangunan jalan layang itu penting dan harus dilanjutkan pembangunannya. Dengan adanya JLNT, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sekitar Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat dan Jalan Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, ia berharap Pemrov DKI dapat menimbang pembangungan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang yang tinggal 10 persen. Setelah itu, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memakan waktu lama dapat dilakukan.

"Memang di satu sisi keputusannya Ahok ada benarnya. Mungkin dulu tendernya dilihat tidak beres. Lagi pula saat anggaran itu dipotong, Dinas PU diam saja. Tetapi bukan berarti, ketidakberesan anggaran ditimpakan pada proses pembangunan yang tinggal 10 persen," tutur Sayogo.

"Apalagi, audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk 90 persen pasti akan lama sekali. Karena itu, lebih baik selesaikan saja dulu. Baru dilakukan audit," ucap Sayogo.

Sebelumnya Ahok menyatakan proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang diputus anggarannya dalam APBD 2013. Padahal dalam program kerja Dinas Pekerjaan Umum DKI tercantum kegiatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang (stage 1: Sudirman-Casablanca) Paket Mas Mansyur senilai Rp 64 miliar.

"Kita akan minta audit BPK dan BPKP untuk diteliti jangan sampai kalau diteruskan ada yang salah. Kalau diteruskan juga anggarannya darimana? Kalau dicek, bisa diteruskan, ya kita teruskan, apakah harus lewat proses tender atau bagaimana. Pengecekan juga bertujuan untuk melihat apakah proyek ini ada indikasi wanprestasi kenapa tidak selesai pada masa anggaran tahun lalu," ujar Ahok. (Ndy)