Jokowi: Birokrasi Hambat Proses Normalisasi 13 Sungai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku terhambat masalah prosedur dan rumitnya birokrasi untuk melakukan normalisasi 13 aliran sungai. Padahal, menurut pria yang karib disapa Jokowi ini, masalah banjir di Jakarta perlu penanganan yang cepat.

"Ya ini kan pakai APBD. Kalau pakai APBD itu kan ada proses administrasi, ada proses lelang, tunggu-menunggu. Nunggu lelang itu saja, paling tidak dari hari ini 45 hari, berarti Mei ini prosesnya selesai," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat 19/4/2013.

Selama ini, Jokowi sebenarnya ingin proyek normalisasi sungai dapat langsung dijalankan setelah APBD disahkan. Namun, karena aturan prosedur tersebut, dirinya mau tidak mau harus mengikuti. "Tidak bisa kayak swasta, punya uang langsung kerja. Tidak seperti itu, ada proses yang harus dilalui," katanya.

"Kamu pikir saya sabar nunggu? Saya juga tidak sabaran orangnya," tegas mantan Walikota Solo ini.

Dia menambahkan, untuk normalisasi Kali Pakin di Penjaringan, Jakarta Utara, bisa segera dilakukan dan saat ini sudah berjalan. Sebab, proses normalisasi Kali Pakin itu tidak menggunakan dana dari APBD.

"Itu kan menggunakan CSR (Corporate Social Responsibility), dari swasta. Di Kali Pakin, di Waduk Pluit, itu kan bantuan dari Swasta. Pakai dana swasta enak itu, punya uang langsung kerja. Kalau pakai APBD, harus nunggu proses lelang," kata dia.

Karena proses yang dinilai berbelit itu, Jokowi meminta masyarakat bisa memahami dan sabar menunggu hal-hal yang bersifat prosedural tersebut. "Semua pemerintahan kan begitu, dan masyarakat harus diberi tahu. Apa gak lewat proses lelang, langsung dikerjai saj. Bisa ditangkepin semua nanti," ujar Jokowi. (Eks)