Harga BBM Naik, Ahok Minta Pajak Impor Alkes Diturunkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku setuju dengan dengan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Namun, Ahok meminta kompensasi kenaikan harga BBM itu dengan adanya jaminan kesehatan dan pendidikan.

"Secara pribadi saya setuju saja. Saya bilang ke Wakil Menteri Keuangan dan Pak Hata Rajasa. Asal ada jaminan buat pendidikan dan kesehatan, saya setuju," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, (17/4/2013).

Secara lebih rinci Ahok menjelaskan, salah satu kompensasi yang diminta atas kenaikan BBM tersebut adalah dengan pencabutan pajak impor alat-alat kesehatan (alkes). Menurut Ahok, Pajak impor alkes sebesar 30 persen selama ini dirasa memberatkan.

"Kita pen untuk tulang, ring jantung. Itu semua mahal. Karena apa, alat medisnya itu yang diimpor dianggap barang mewah. Pajaknya di atas 30 persen. Kalau dilihat, itu barang mewah apaan? itu kan buat kesehatan. Kita pengin itu semua murah," kata Ahok.

Selain itu, Ahok juga menginginkan agar adanya jaminan transportasi logistik kebutuhan pokok, sehingga salah satu penyebab kenaikan kebutuhan pokok karena permasalahan distribusi kebutuhan pokok dapat ditanggulangi.

"Kita juga minta jaminan transportasi komoditi. Beras sampai kelurahan lambat, harga naik, kasihan orang miskin susah beli. Kalau subsidi setengah-setengah, yang kerasa orang yang belanja beras di atas 15 kilogram. Mereka enggak sanggup. Kalau yang cuma 1 kilogram enggak kerasa," jelas dia.

Ahok pun mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi di kantor Kemendagri, rencana mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM untuk menutupi kekurangan anggaran atau defisit negara. Namun, tidak akan ada kelebihan anggaran setelah kenaikan tersebut, melainkan hanya mengurangi utang.

"Jadi kita itu sudah defisit, kalau mau naikin harga tidak bersubsidi tetap defisit, karena dananya kurang. Jadi enggak ada duitkan. Pikirannya kalau dikurangin ada duit lebih kan. Sampai dinaikin itu tidak ada lebih uang, cuma tidak ada utang saja," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Bahkan, menurutnya, dana dari rencana naiknya BBM tak akan mampu untuk dimanfaatkan membiayai transportasi massal, sehingga tidak ada pengalihan anggaran.

"Enggak ada dananya, memang enggak dialihkan, dia minus. Tak ada uang, kalau dikurangi subsidi tak perlu cari utang saja. Jadi jangan berpikir kalau subsidi dicabut ada kelebihan duit, tidak tidak ada sama sekali," imbuh Ahok. (Mut)