Ada Pungli di SD 25, Ahok: Kurang Ajar Itu!

Adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan pihak SD 25 Utan Kayu, Jakarta Timur, sampai juga ke telinga Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Lelaki yang akrab disapa Ahok itu dengan tegas mengecam aksi pungutan liar oleh sekolah.

"Itu enggak boleh," cetus Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (15/4/2013).

"Kasih sanksi! Kurang ajar itu! Kalau ada buktinya, laporkan ke kami," tegasnya.

Ahok pun meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) memberi rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk membuat peraturan gubernur mengenai fungsi komite sekolah. Ini demi meredam aksi pungli yang mengatasnamakan komite sekolah.

"Kami minta BPKD siapkan sebuah pergub yang jelas soal komite. Kalau mau mungut, berapa batasannya? Terus orang miskin yang sekolah di sana  ditanggung atau tidak? Kalau lebih banyak orang kaya, kasian dong yang miskin di sana. Itu sedang kami kaji," tutur Ahok.

Sementara itu, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan yang mendampingi wali murid SD 25 Jakarta ke KPAI, menyatakan sudah pernah melaporkan kasus ini kepada Ahok dan Jokowi. Namun belum ada respons yang diterima pihaknya.

"Laporan pertama lapor ke Wakil Gubernur sudah 2 bulan lalu, terus dilempar ke Walikota Jaktim. Dari Walikota dilempar ke Inpektorat Kota Jaktim, sudah tidak jelas. Akhirnya kami laporkan ke Gubernur sebulan lalu. Dilempar ke inspektorat Propinsi dipangil ke inspektorat Propinsi. Tapi sampai sekarang tidak jelas," keluh Tigor.

Beberapa orang tua murid SDN 25 menyatakan keberatannya atas pungutan Rp 770.000 yang diajukan sekolah. Pungutan itu di antaranya ditujukan untuk biaya pembelian seragam sekolah, tempat ibadah, ruang tunggu, pengadaan pot bunga, pembuatan kartu tanda siswa, iuran kas senilai Rp 15 ribu per bulan, dan gaji petugas keamanan sekolah. (Ndy)