Jokowi Diharap Selesaikan Kasus Dugaan Pungli di SD 25

Adanya dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan pihak SD 25 Utan Kayu, Jakarta Timur, dikecam banyak pihak. Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini.

"Ini masa depan anak-anak, ini penting. Ini soalnya sekolah, mau enggak sih Gubernur menyelesaikan," cetus Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan usai mendampingi wali murid SD 25 di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Tigor pun meminta Jokowi serius menyelesaikan masalah ini. Namun penyelesaiannya tak cukup dengan blusukan. "Blusukan boleh tapi jangan wacana terus gitu loh. Urus Jakarta tidak cukup dengan wacana. Harus kongkret dong, ini kecil kok persoalannya, selesaikan kalau memang kecil," imbuhnya.

Dia menuturkan, kasus pungli ini sebelumnya telah sempat dilaporkan kepada Jokowi dan Wagub Ahok. Namun pengaduan wali murid itu belum mendapatkan tanggapan.

"Laporan pertama lapor ke Wakil Gubernur sudah 2 bulan lalu, terus dilempar ke Walikota Jaktim. Dari Walikota dilempar ke Inpektorat Kota Jaktim, sudah tidak jelas. Akhirnya kami laporkan ke Gubernur sebulan lalu. Dilempar ke inspektorat Propinsi dipangil ke inspektorat Propinsi. Tapi sampai sekarang tidak jelas," keluh Tigor.

Selain itu, Tigor juga meminta diadakannya evaluasi pada kinerja komite sekolah yang tak bekerja baik mengurusi pendidikan siswa-siswinya. "Jadi komite sekolah alatnya kepala sekolah untuk pungli. Contoh, masa di SD 2 ini, kartu identitas siswa diminta untuk bayar Rp 30 ribu. Di sekolah anak saya, enggak bayar kartu pelajar itu," ucapnya.

Sebanyak 6 wali murid yang tergabung dalam Persatuan Orang Tua Anti Pungli atau Mama Peduli dari SD 25 Utan Kayu, Jakarta Timur, datang mengadu ke Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka mengadukan nasib anaknya yang tertekan karena tak sangup memenuhi permintaan sekolah untuk membayar berbagai kegiatan. (Ndy)