Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tak kunjung mendapatkan kesimpulan DPRD membuat wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok geram.
Ahok mengaku merasa kecewa karena jika KUA-PPAS tidak segera disahkan maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 juga tak dapat dibuat. Terlebih, Ia marah karena rapat pembahasan yang digelar DPRD Kamis 6 Desember 2012 kemarin diwarnai aksi walkout anggota DPRD yang menganggap rapat tersebut bertele-tele.
"Kalau dia bilang masih tidak jelas, saya Wagub menantang DPRD bikin pembahasan terbuka di siaran televis secara langsung," ujar Ahok dengan nada tinggi di Gedung Balaikota, Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Menurutnya, dengan rapat terbuka tersebut masyarakat bisa menilai secara langsung program kerja dan kinerja pemerintah dan DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, dalam rapat di Gedung DPRD Kamis kemarin anggota Komisi E Fraksi PAN Wanda Hamidah walkout dari ruangan. Wanda menyatakan ada pembahasan yang berulang-ulang sehingga terkesan menghambat pengesahan KUA-PPAS. Padahal KUA-PPAS ditargetkan bisa disahkan 20 Desember mendatang.(Adi)
Ahok mengaku merasa kecewa karena jika KUA-PPAS tidak segera disahkan maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 juga tak dapat dibuat. Terlebih, Ia marah karena rapat pembahasan yang digelar DPRD Kamis 6 Desember 2012 kemarin diwarnai aksi walkout anggota DPRD yang menganggap rapat tersebut bertele-tele.
"Kalau dia bilang masih tidak jelas, saya Wagub menantang DPRD bikin pembahasan terbuka di siaran televis secara langsung," ujar Ahok dengan nada tinggi di Gedung Balaikota, Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Menurutnya, dengan rapat terbuka tersebut masyarakat bisa menilai secara langsung program kerja dan kinerja pemerintah dan DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, dalam rapat di Gedung DPRD Kamis kemarin anggota Komisi E Fraksi PAN Wanda Hamidah walkout dari ruangan. Wanda menyatakan ada pembahasan yang berulang-ulang sehingga terkesan menghambat pengesahan KUA-PPAS. Padahal KUA-PPAS ditargetkan bisa disahkan 20 Desember mendatang.(Adi)
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.