Pengusaha Berani Bayar Gaji Rp 2 Juta, Tapi Perbaiki Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah buruh dalam unjuk rasanya menuntut kenaikan Upah Miminum Provinsi atau Kota (UMP/UMK). Sebenarnya, bagi perusahaan besar menaikkan UMP/UMR sebesar 30-35 persen atau Rp 2 juta tidak masalah. Namun mereka menuntut perbaikan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi,dalam siaran pers di kantornya, Jakarta, Rabu (7/11).

"Bukan tak bisa membayar buruh kalau minta Rp 2 juta. Cuma infrastrukturnya jelek, korupsi di mana-mana dan sebagainya. Ya pengusaha nggak bisa bersaing," ujar Sofjan.

Menurutnya, dengan kenaikan 30-35 persen pastinya akan sangat berat bagi perusahaan kecil, menengah atau perusahaan padat karya. Contohnya saja perusahaan sepatu, garmen, dan sebagainya.

"UMP dua juta paling besar nggak ada soal, yang besar. Tapi untuk padat kArya, saya pikir nggak bisa bayar. Nggak bisa kompetitif dengan barang impor," ujarnya.

Sofjan menjelaskan, untuk perusahaan padat karya umumnya paling tinggi hanya mampu menaikan UMP Rp 1,5 juta atau sekitar 10 persen. "Tapi jika dipaksa menaikan Rp 1,7 sampai Rp 1,8 juta itu bisa mati. Usaha kecil menengah ini kan untungnya kecil sekali. Sebab buruh mereka banyak sekali, mereka akan bayar 900 M per bulan kalau UMP 2 juta."

Sofyan menambahkan, dampak buruk akibat buruknya infrastruktur mengakibatkan kenaikan biaya produksi 12 hingga 14 persen. Sementara itu kenaikan dari biaya pungutan liar 10 sampai 12 persen. "Perusahaan besar seperti otomotif juga mengalami penurunan kapasitas sekitar 60 persen," tandasnya.(MEL)