Jadi Tersangka, Cagub Maluku Utara Lawan KPK di Praperadilan

Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur (Cagub) Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus akan mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009.

"Pasti kami mengajukan praperadilan, karena jalan satu-satunya pilihan yang ada di kami kan cuma praperdilan," ujar pengacara Ahmad, M Koronas, saat dikonfirmasi, Selasa (20/3/2018).

Menurut dia, tim penasihat hukum tengah mempersiapkan dan mempelajari sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara Rp 3,4 miliar itu.

Koronas yakin pihaknya akan memenangkan praperadilan melawan KPK sebab konstruksi perkara tersebut sama dengan yang ditangani oleh Polda Maluku Utara. Terlebih, pihaknya juga menang melawan Polda Maluku Utara lewat praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate.

"Oleh karena itu, tidak ada hal-hal baru. Itu yang kita sedikit berkeyakinan bahwa praperadilan nanti (melawan KPK) akan dikabulkan," jelas dia.

Kendati begitu, Koronas memastikan Ahmad tetap menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Ahmad, kata dia, melihat penetapan tersangka tersebut sebagai proses penegakan hukum dari lembaga antirasuah itu.

"Kami terima itu, kami tim hukum dan AHM sendiri melihat sebagai suatu proses penegakan hukum yang mau tidak mau kita harus menghargai langkah langkah KPK," katanya.