PDIP Nilai Jokowi Tak Perlu Keluarkan Perppu soal UU MD3

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menandatangani berkas UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun menilai, Jokowi tak perlu mengeluarkan Perppu mengenai UU tersebut.

"Ya Perppu itu kan untuk kondisi yang darurat. Emangnya kita sedang darurat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sanur, Bali, Jumat (23/3/2018).

Dia mengatakan, saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima RI, sang Ketua Umum PDIP itu juga pernah tidak menandatangani undang-undang.

"Saat Bu Mega menjadi Presiden, juga ada undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Bu Mega. UU Keuangan Negara, UU Kawasan Perdangan Bebas, itu tidak ditandatangani Bu Mega. Itu hal yang biasa dalam negara demokratis di Indonesia," ucap Hasto.

Karena itu, kata dia, jika memang ada yang merasa keberatan dengan UU MD3, bisa mengajukan Judical Review di Mahkamah Konstitusi.

"Yang merasa tidak puas dengan UU MD3 tersebut, bisa mengajukan Judical Review di MK. Ini mekanisme yang demokratis dan kita percaya pada hakim di MK untuk betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan, melihat kepentingan bangsa dan negara," pungkas Hasto.