Jusuf Kalla Ingatkan Pentingnya Pemerintahan yang Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pentingnya keterbukaan pemerintah dan transparan di era sekarang. Pasalnya, hal inilah yang membuat masyarakat menjadi percaya.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Asia Pacific Leaders Forum 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 14 Desember 2017. Dia ditemani oleh Wakil Presiden ll Republik lslam Afghanistan, Muhammad Sarwar Danish, dan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam acara itu.

"Kenapa dibutuhkan open government? Pertama, pemerintah di dunia membutuhkan tantangan-tantangan, membutuhkan kepercayaan masyarakat kepada negaranya, dengan cara buka pemerintahan yang lebih efektif," kata Jusuf Kalla.

Indonesia pun kini telah mengaplikasikan hal tersebut. Salah satunya melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

"Indonesia punya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana pemerintah diwajibkan membuka informasinya kepada publik, dan itu juga tentu mempunyai konsekuensi pemerintah harus teratur dan punya rencana baik," jelas pria yang akrab disapa JK tersebut.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah menerima saran dari publik agar semakin bisa memperbaiki layanannya.

"Yang kita harapkan dari keterbukaan itu ialah saran dari publik sendiri sehingga kita dapat memperbaiki layanan pemerintah kepada masyarakat, dan juga bagaimana mencapai program kebersamaan seperti mengurangi kemiskinan, meningkatan pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain yang penting, yang kita sepakati bersama," pungkas Jusuf Kalla.

2 dari 3 halaman

Cegah Korupsi

Wapres JK Saksikan MoU PMI dan BPOM — Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberi sambutan usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara PMI dan BPOM di Jakarta, Senin (20/11). Kepala BPOM juga menyerahkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik kepada PMI. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku bangga dengan pilihan Indonesia untuk menjadi negara demokrasi. Hingga saat ini, setidaknya sudah sekitar 20 tahun Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang terbuka tersebut.

"Tentu kita juga bicara bagaimana transparansi itu mengurangi korupsi. Jadi bagaimana demokrasi untuk meningkatakan keterbukaan, baik di sisitem perpajakan, keuangan, itu bagian dari open government," kata JK, Kamis (14/12/2017).

Dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka, menurutnya, peran masyarakat menjadi sangat penting demi memajukan sebuah negara. Dengan begitu, pamerintah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarat.

3 dari 3 halaman

Bakal Hancur

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan agar masyarkat membiasakan hidup sehat. (Foto: Kemenkes RI)

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebuah negara akan hancur karena korupsi. Teori ini, kata dia, sudah banyak dibuktikan di beberapa negara, baik di kawasan Amerika Selatan maupun Afrika.

Hal ini diungkapkannya, saat menutup acara Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Adapun acara ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada zaman modern banyak negara-negara yang gagal karena korupsi. Venezuela contohnya, Argentina yang ribut ataupun negara di Afrika. Banyak negara gagal karena korupsi, membawa lari harta negaranya," ucap Jusuf Kalla di lokasi, Selasa (12/12/2017).

Jika bangsa Indonesia ingin maju dan tak menjadi negara gagal, ucap dia, haruslah menjaga agar tidak terjadi korupsi.

"Karena itulah, berbagai upaya telah dijalankan sejak tahun 50-an. Ada Komisi Pak Hatta, kemudian sampai sekarang ada KPK. Semuanya dengan tekad, kita semua memberantas perilaku korupsi," ujar pria yang akrab disapa JK itu.

Namun, dia menyadari, hal tersebut masih sangat sulit diterapkan. Pasalnya, masih banyak terjadi korupsi, baik itu di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Semua lembaga bahkan terkena penyakit tersebut.

Meski demikian, dia meminta warga negara Indonesia tidak pesimistis. Dia meyakini korupsi di Tanah Air menurun.

Jusuf Kalla
Tokoh
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Lihat Selengkapnya
Jusuf Kalla