Yusril: Hanya PBB dan PKPI yang Bisa Gugat Presidential Threshold

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan dan Bintang (PBB) mengatakan, hanya partainya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mempunyai dasar hukum mengajukan uji materi pasal mengenai ambang batas pencalonan presiden di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

"Yang punya legal standing cuma 2 partai, PKPI dan PBB. Karena partai lain ikut terlibat dalam pembahasan itu, mereka tidak boleh ikut dalam uji materi. Karena kesannya dia kalah suara di DPR, dia bawa ke MK," ucap Yusril di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Sementara, masih kata dia, partai baru seperti Partai Idaman, Perindo dan PSI, tak mempunyai legal standing. Partai-partai itu belum punya kepastian sebagai peserta pemilu.

"Karena aturannya pasangan calon Presiden dan Wapres, diusulkan parpol peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi hanya parpol peserta pemilu. Dan parpol peserta pemilu selain yang di DPR hanya PKPI dan PBB. Yang di Aceh (partai lokal) tidak bisa," jelas Yusril.

Atas nama Ketum PBB, Yusril mendaftarkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 222 berkaitan ambang batas calon Presiden, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini: