Sukses

Bawa Misi Khusus, KPK Mulai Dekati Parpol

Apakah misi khusus KPK untuk parpol? Hari ini, KPK mendatangi PDIP dan berencana ke parpol lain.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka diri kepada partai politik. Bukan untuk membuka celah korupsi, melainkan untuk menguatkan institusi dan integritas parpol sehingga tidak lagi ada kader yang tersandung kasus korupsi.

"Nama programnya Politik Cerdas Berintegritas," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

PDIP memang menjadi partai pertama yang didatangi KPK untuk menguatkan salah satu program pencegahan korupsi ini. KPK akan mendatangi 9 parpol lainnya untuk menggalakkan program serupa.

"Ketua KPK sudah bersurat ke 10 partai. Kita dahulukan PDIP. Ya urutannya ada lah," imbuh Pahala.

Program ini merupakan upaya KPK untuk membentuk institusi partai lebih baik dan berintegritas. Kader partai memegang peran penting dalam pencegahan.

Partai politik juga terus didorong untuk memiliki kebijakan khususnya terkait pencegahan korupsi.

"Kita lihat kader partai langsung yang ada KPK itu sekitar 32 persen terlibat kasus korupsi. Makanya kita datangi partai karena kita pikir partai harusnya bisa membuat kebijakan yang lebih memperkuat integritasnya," jelas dia.

Untuk mewujudkan itu, KPK ingin berperan dalam sekolah kader dan calon kepala daerah. Nilai-nilai integritas akan dimasukan di sana.

Saksikan video berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Transparansi Keuangan

Selain itu, KPK ingin me dorong transparansi keuangan partai. Kenaikan dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 memang dirasa belum cukup. Tahun depan, KPK akan mengevaluasi dana itu dan mengusulkan penambahan besaran dana parpol. Usulan tentu bersamaan dengan peningkatan instrumen tata kelola dan integritas partai.

Ketiga, KPK ingin partai politik meningkatkan kualitas pengkaderan, rekrutmen, dan etik. Pahala menilai, PDIP sudah menjalankan fungsi etik cukup baik. Tapi KPK bisa membantu mengkaji sejauh mana kinerja Mahkamah Etik agar bisa dikuatkan.

"Intinya ini langkah pertama KPK mendekat ke partai. Kita positif saha. Kita kerja sama dengan partai untuk perbaikan mulai sistem pemilu sampai yang paling bawah pendidikan, rekrutmen. Intinya kita kerjakan dulu yang bisa kita kerjakan," ucap dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • PDIP