Sukses

2 Cara Pemerintah Atasi Masalah Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat setingkat menteri guna membahas persoalan stunting yang terjadi di Indonesia. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Ini rapat koordinasi berkaitan dengan menanggulangi stunting yang ada di Indonesia. Memang sudah ada penurunan di tingkat stunting yang ada di Indonesia, namun kami merasa memerlukan suatu koordinasi yang terintegrasi menyeluruh kementerian-kementerian untuk menentukan kemudian lokasi atau wilayah yang ada di Indonesia masuk data stunting yang ada di Indonesia," ujar Puan usai rapat tertutup di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (24/7/2017).

Untuk mengetahui lokasi atau wilayah mana di Indonesia yang terdapat stunting, Puan mengaku menugaskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Agar program perbaikan gizi, program perbaikan sanitasi dan MCK, juga program bagaimana prilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) itu kemudian bisa dilakukan tidak secara parsial posporadis namun masuk dalam integrasi semua kementerian/lembaga yang ada," paparnya.

Menurut Puan, saat ini kegiatan Germas sudah melibatkan paling tidak 21 kementerian/lembaga. Dimana dengan adanya kegiatan itu dapat menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Karenanya kami berharap bahwa target tahun 2019 dimana stunting di Indonesia akan berkurang secara signifikan memang bisa dilakukan," kata dia.

Puan menjelaskan, pada 2017 ini ada daerah-daerah yang akan dijadikan percontohan stunting. Sudah ada 8 kabupaten/kota, 4 kabupaten/kota yang frekolansinya sangat tinggi, juga 4 kabupaten/kota komitmen dari kepala daerahnya cukup baik dalam menghadapi stunting sehingga menjadi kabupaten/kota percontohan yang akan dipakai.

"Insya Allah pada 2018 belum kami tentukan antara 50 sampai 150 kabupaten/kota yang kemudian akan kami intervensi secara menyeluruh seperti 4 kabupaten/kota yang menjadi daerah percontohan," kata dia.

Alasan pada 2018 belum ditentukan wilayah stuntingnya, menurut Puan, karena saat ini masih terus didata Bappenas. Sedangkan empat wilayah yang menjadi percontohan stunting di antaranya Klaten, Lombok Barat, dan Kulonprogo.

"Kenapa belum ditentukan karena meminta kepada Bappenas untuk mengintegrasikan semua prog-program yang bisa kemudian stunting yang ada di Indonesia," pungkas Puan.

Langkah Kemenkes

Untuk mengatasi stunting, pemerintah telah menyiapkan dua program. Yaitu Program yang bersifat spesifik juga program yang sensitif.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek menjelaskan, program bersifat spesifik adalah berkaitan dengan kesehatan, contohnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif pada anak.

"Saya kira pemberian ASI eksklusif kita tingkatkan kesadaran pemberian ASI eksklusif," ucapnya.

Untuk program yang sensitif, lanjut Nila, itu contohnya adalah akses air bersih dan sanitasi. Itu akan dilakukan dengan bekerja sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA).

"Jadi prilaku juga memang masuk, (pemberitahuan) di sekolah-sekolah, itu penting," tegas Nila.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini