Perindo: Tudingan Antasari Azhar, Politik Balas Dendam ke SBY

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai, pernyataan Antasari Azhar yang menuding Hary Tanoesoedibjo ada di balik kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen adalah bagian dari balas dendam politik. Bahkan dia menyebut, Antasari tengah mengalihkan isu Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung besok.

"Ini bagian dari pengalihan isu, kami tidak tahu besok mau ada apa sampai ada skenario seperti ini. Ini bagian dari politik balas dendam, bagaimana Antasari membalas SBY terus menerus," kata Rofiq saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (14/2/2017), di Jakarta.

Rofiq menuding ada agenda tersembunyi yang dilakukan Antasari dengan menuduh bos MNC Group tersebut ada di balik kasus yang membelitnya. "Ini enggak ada angin, enggak ada hujan orang disangkut pautkan (dengan kasusnya), hidden agendanya apa sih?" kata Rofiq.

Rofiq menduga ada peran para elit politik di balik aksi Antasari. "Saya menengarai begitu, Antasari ini tidak sendirian. Kita jadi penasaran, dipakai siapa?" ujar Rofiq.

Rofiq mengatakan, apa yang dilakukan Antasari tidak lepas dari hajat pilkada serentak yang akan digelar besok. Dia menyoroti panas-dingin Pilkada Jakarta.

"Di masa tenang Pilgub DKI kok masih ada oknum yang bikin politik gaduh. Seharusnya Antasari menghormati situasi politik," ujar Rofiq.

Lalu, apa respons Hary Tanoe soal tudingan Antasari?

"Saya belum dapat penjelasannya. Pada akhirnya karena ini menyangkut wilayah publik, akan ada penjelasan secara khusus. Saya pribadi belum mengetahui detailnya," jawab Rofiq.

Antasari Azhar menuding Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berada di balik dugaan rekayasa kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Pada kasus pembunuhan mantan bos PT Putra Rajawali Banjaran itu, Antasari divonis 18 tahun penjara.

Menurut dia, SBY yang memerintahkan Hary Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Partai Perindo, menemuinya. Dia mengatakan kedatangan pengusaha itu terkait kasus korupsi yang menyeret nama besan SBY, Aulia Pohan.

"Beliau diutus oleh Cikeas," tukas Antasari.

Dia mengatakan, Hary Tanoe datang untuk meminta agar KPK tidak menahan Aulia Pohan. "Karena saya bawa misi, Pak, saya diperintah dari sana untuk menemui Bapak'."

Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menilai tudingan itu tidak mendasar. Dia mengatakan, logika Antasari telah dipatahkan oleh putusan hukum dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung.

"Sungguh tidak mendasar apa yang disampaikan oleh Antasari terkait ocehan kriminalisasi terhadap dirinya. Logika kriminalisasi terhadap dirinya mutlak terpatahkan dengan proses serta keputusan hukumnya, di mana mulai pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan juga peninjauan kembali, keputusannya saling menguatkan," tulis Didik dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.

Menurut dia, opini yang dibangun Antasari soal kriminalisasi berbanding terbalik dengan putusan pengadilan.

"Antasari Azhar tentu paham dan tahu bahwa hukum dan kekuasaan yudikatif adalah independen dan tidak boleh diintervensi dan diinviltrasi oleh kekuatan manapun. Tentu tuduhan kriminalisasi tersebut bisa dianggap sebagai pelecehan serius terhadap konstitusi dan hukum serta segenap lembaga yudikatif yang independen dan bebas dari intervensi," Didik menjelaskan.