PKS Belum Mau Ikut Hak Angket Penyadapan SBY

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan akan memikirkan terlebih dahulu soal hak angket yang digulirkan Partai Demokrat guna mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Fraksi PKS akan lihat-lihat dulu. Akan dipertimbangkan dulu bibit bebet bobotnya," ucap Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Sedangkan mengenai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengetahui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pada 7 Oktober 2016 lalu, Jazuli menyebut itu barulah sekadar pengakuan semata.

"Kan mereka belum bilang punya penyadapan, mereka baru bilang ada data, kita buktikan saja datanya, menurut saya jangan terlalu jauh dulu," imbuh dia.

Jazuli menambahkan, PKS melihat kasus dugaan penyadapan SBY secara bertahap. "Kan Ahok dan kuasa hukumnya bilang punya data, nah diminta saja datanya dulu, dicek dari mana. Ya itu saja dulu," ujar dia.

"Kalau betul datanya dari lembaga negara ya baru dipertanyakan kenapa lembaga negara. Mungkin PKS bertahap saja dulu mikirnya," tambah Jazuli.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan, pihaknya akan menggunakan hak angket untuk mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Dia mengatakan hak angket akan dilakukan lintas fraksi. "Iya betul sekali (ajukan hak angket). Nanti sedang konsolidasi," kata Benny.

Ia menegaskan hak angket ini dibuat demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Benny akan mencari hingga 25 orang agar hak angket ini bisa diajukan.

"Kita tegakkan kebenaran dan keadilan (SBY). Makanya, kami akan cari minimal 25 anggota dengan lebih dari satu fraksi," jelas dia.