Pemerintah Gelar Rapat Cegah Ancaman Teror Natal dan Tahun Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik‎ Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi khusus bersama sejumlah kementerian/lembaga negara. Rapat ini dilakukan untuk mencegah ancaman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2017.

‎"Rapat ini terkait dengan penanggulangan terorisme. Kita adakan rapat terbatas ini karena dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru, bahwa aparat keamanan berkewajiban untuk melakukan perencanaan yang komprehensif dan terperinci supaya Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik," kata Menko Polhukam Wiranto usai rapat di kantornya, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Wiranto mengakui, ada ancaman teror menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Hal itu terlihat dari penangkapan para terduga teroris di sejumlah wilayah, mulai dari Bekasi, Tangerang Selatan, sampai di Payakumbuh.

"Tentu ada.‎ Yang jelas mereka akan melakukan teror. Maka itu ada penangkapan-penangkapan. Karena kalau tidak ditangkap rencana mereka itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi maka akan merugikan negara kita," ujar Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan, ‎dalam menghadapi ancaman terorisme juga harus dilakukan pencegahan sedini mungkin. Terutama untuk mengetahui rencana-rencana dari para kelompok terorisme. Dari situ baru akan diambil tindakan berupa penangkapan untuk mencegah aksi teror terjadi.

"Maka kita, mau tidak mau dan semaksimal mungkin harus mengerti, memahami perencanaan mereka dan menanggulangi dengan langkah-langkah. Mereka punya jaringan di seluruh negara. Kan tidak mungkin mereka menjelaskan, tanggal sekian rapat, tanggal sekian menyerang," ujar Wiranto.

Adapun ‎dalam rapat ini sejumlah menteri dan kepala lembaga negara hadir. Di antaranya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Pol Suhardi Aliyus, Kepala Seksi Umum TNI Laksmana Madya Didik Heriawan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta perwakilan dari kementerian/lembaga negara yang lain.