Laporan Seskab ke Jokowi soal 34 Proyek Listrik Mangkrak

Presiden Jokowi mengancam akan melaporkan pelaksana proyek-proyek yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama proyek pembangkit listrik yang tidak bisa diteruskan.

"Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya akan bawa ke KPK," cetus Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 November 2016.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan karena menyangkut uang dan anggaran yang sangat besar, namun sampai saat ini Jokowi belum juga mendapatkan kepastian mengenai hal itu. Jokowi telah meminta laporan dari BPKP mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak 7-8 tahun.

"Ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Apakah langsung bisa diteruskan, kalau saya lihat satu dua di lapangan kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan, karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya, ini harus ada kepastian," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan capaian program listrik 35 ribu MW juga belum sesuai target yang diinginkan. Data menunjukkan 71 dari 109 proyek masih dalam tahap perencanaan dan pengadaan.

"Saya minta semuanya dibuka, dievaluasi satu per satu, sehingga kita semua bisa mengetahui di mana masalahnya, dan selanjutnya bisa segera diselesaikan di lapangan," ucap Jokowi.

Dalam pelaksanaannya, Jokowi juga mengingatkan agar dalam pembangunan proyek ketenagalistrikan tersebut, untuk mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan.

"Kita juga beri prioritas pada geothermal, sampah, hydro, micro-hydro, karena kita harus mampu memanfaatkan seluruh potensi pembangkit listrik yang ada," tutur Jokowi.

Dia sekaligus meminta kepada BPKP untuk memastikan status 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Menurut Jokowi, proyek yang sudah menelan biaya triliunan rupiah ini harus dipastikan statusnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak.