Penanganan Dugaan Korupsi di Jayapura oleh KPK Dipertanyakan

Liputan6.com, Jakarta - Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (PASTI) Indonesia mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wali Kota Jayapura, Papua, Benhur Tommy Mano.

Sekretaris PASTI Indonesia Jhon Mandibo mengaku pihaknya sudah melayangkan laporan dugaan korupsi itu kepada KPK sejak 2010. Selain ke KPK, mereka sudah melaporkan kepada sejumlah aparat penegak hukum lainnya.

"Kami mendesak KPK dan seluruh aparat hukum yang telah menerima sejumlah laporan terkait calon Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano," kata Jhon di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Ini bukan kedatangan mereka yang pertama kali ke KPK. Saat itu, petugas KPK menyatakan laporan itu sudah ditangani penyidik.‎ Namun, penyidik KPK masih membutuhkan sejumlah data tambahan. Oleh karena itu, dia memberikan data-data tambahan yang dibutuhkan KPK.

"Kami melakukan monitoring atas laporan dan memberikan data tambahan kepada KPK," ucap Jhon.

Kasus yang dimaksud PASTI adalah dugaan korupsi penyimpangan administratif, pemalsuan dokumen dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori (THK) II fiktif. Para terduga disebut memalsukan data pegawai saat melakukan pengangkatan THK II.

"Kami menduga pengangkatan honorer ini fiktif," ucap Jhon.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya turut melaporkan dugaan korupsi penyimpangan dana PBB, BPHTB, dan PPJU pada 2006 senilai Rp 4 miliar lebih. Dana itu disetor ke rekening giro Dispenda Kota Jayapura untuk menampung dana PBB, BPHTB, dan PPJU Kota Jayapura.

Kemudian, ada juga kasus dugaan korupsi penyimpangan alokasi anggaran 2014 sebesar Rp 600 juta untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

"Alokasi dana ini disinyalir sarat penyimpangan dan banyak keluarga aski Port Numbay tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik," kata Jhon.