Cahaya Fajar Ahok di Kasus Sumber Waras

Direktur Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tejanegara mengungkapkan sejumlah fakta terkait pembelian lahan rumah sakit. Data itu disebutkan bertentangan dengan apa yang disampaikan BPK. 

Seperti letak lokasi RS Sumber Waras. Berdasarkan sertifikat, tanah yang dimiliki yayasan itu berada di Jalan Kyai Tapa. Data tersebut bertentangan dengan audit BPK yang menyebutnya berada di Jalan Tomang Utara.

"Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kyai Tapa. Enggak ada alamat lain," kata Abraham di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kyai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu 16 April 2016.

Dalam hasil audit, BPK yang mengacu pembelian lahan RS Sumber di Jalan Tomang Utara menyatakan, nilai jual objek pajak (NJOP) itu senilai Rp 7 juta per meter persegi. Namun pihak RS Sumber Waras mematok NJOP dengan harga Rp 20,755 juta. Ini megacu pada alamat yang terletak di Jalan Kyai Tapa yang menganut pada PBB tahun 2014.

"Tanggal 17 Desember 2014 terjadi penandatanganan akte pelepasan hak dari RS Sumber Waras ke Pemprov DKI," ujar Abraham.

"Dalam berita penjualan tersebut, harga tanah yang kita tawarkan waktu itu pertama harga sesuai NJOP, kedua, bangunan Rp 25 miliar. Di situ terjadi negosiasi harga. Bangunan akhirnya tidak dibayar. NJOP-nya adalah waktu menganut pada PBB 2014," jelas Abraham.

Kerugian negara dianggap timbul karena harga beli dari Pemprov DKI lebih tinggi dari harga yang sebelumnya ditawarkan PT Ciputra Karya Utama. Ahok sebelumnya menyatakan bahwa Ciputra menggunakan NJOP 2013 sedangkan Pemprov menggunakan NJOP 2014.

Abraham mengakui mulanya lahan rumah sakit itu akan dilepas kepada PT Ciputra Karya Utama (CKU). Namun itu urung dilakukan pada 2013 lantaran di tengah perjanjian terkait urus izin pembuatan wisma susun, muncul kabar yang menyebut Plt Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ahok berniat membelinya.

Alhasil, pihak RS Sumber Waras bertemu dengan Ahok. Dalam pertemuan itu, Ahok mengatakan ingin membeli RS Sumber Waras untuk mendirikan rumah sakit khusus kanker.

Mantan Bupati Belitung Timur itu memastikan kepada pihak RS Sumber Waras, jika menjual tanahnya untuk mendirikan apartemen atau selain rumah sakit, Pemprov DKI tak akan mengeluarkan izin.

Setelah itu, Abraham mengaku, pihaknya bertemu PT CKU untuk membatalkan penjualan lahan RS Sumber Waras. CKU pun menerima hal tersebut. "Setelah pertemuan dengan Ahok, kami pikir kita menyetujuinya," ucap Abraham.

Dia menegaskan harga penjualan yang ditetapkan kepada Pemprov DKI sesuai NJOP 2014. "Kalau dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan. Tanah itu dijual sesuai NJOP," ucap Abraham.

Keterangan Direktur RS Sumber Waras Abraham Tejanegara itu membawa angin segar bagi Ahok. Sebab stigma audit BPK yang selama ini tidak bisa dievaluasi siapa pun, akan mulai tergeser.

Ahok menegaskan, bagi pihak manapun yang belum terpuaskan dengan audit BPK tetap memiliki jalur pengaduan. Jalur yang bisa ditempuh bukan gugatan pengadilan, tapi Dewan Kehormatan BPK.

Dia juga enggan membahas lebih dalam perseteruannya dengan BPK terkait pembelian RS Sumber Waras. Namun begitu, dia meyakini proses hukum yang tengah berjalan di KPK akan berakhir dengan kebenaran.

"Film ini masih panjang. Jagoan yang menang itu masih di ujung film bos, tunggu aja," ujar Ahok di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (17/4/2016).

Ahok meyakini kasus Sumber Waras lambat laun akan menemui titik terang. Kegelapan yang menyelimutinya, sedikit demi sedikit akan tersaput hilang oleh cahaya fajar kebenaran. 

"Kemarin kan saya cerita, kamu kalau bangun pagi-pagi, pernah lihat cahaya fajar kan? Yang makin lama tambah terang sampai tengah hari. Itulah jalan, kalau saya benar, tetap akan terus terang. Kamu enggak bisa tahan. Enggak ada kegelapan yang bisa menahan cahaya fajar. Dia akan terus tambah terang," ujar Ahok.

Namun begitu, bola panas itu kini tengah menggelinding ke kantor KPK Jakarta. Tim penyidik lembaga antirasuah itu masih terus bekerja menyelidiki laporan BPK atas dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut. Siapa yang terkuat antara BPK dengan Ahok, tunggu saja hasil akhir penyelidikan dari KPK.