Fadli Zon: Ahok Tak Berani Debat soal Sumber Waras karena Salah

Kisruh dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras masih belum menemukan titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih melakukan tahap penyelidikan dan mengaku belum memiliki bukti kuat untuk menetapkan tersangka kasus tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku ragu dengan lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu dalam mengusut kasus RS Sumber Waras. Dia menduga KPK bisa saja menjadi alat kekuasaan untuk menutupi tindakan korup penguasa.

"Saya enggak tahu, tapi kan KPK bisa jadi alat kekuasaan juga. Risikonya masyarakat akan bertanya-tanya. Padahal ini sudah jelas," kata Fadli di Cikini, Jakarta Timur, Sabtu (16/4/2016).

Dia menilai gerak KPK dalam menangani kasus RS Sumber Waras terkesan lambat. Padahal, menurut dia, pimpinan KPK terdahulu sudah mengisyaratkan bakal ada tersangka dalam kasus itu.

"Pemimpin dulu bilang pasti jadi tersangka. Yang sekarang aneh kok lambat. Kalau belum selesai jangan bikin pernyataan," Fadli menegaskan.

Lambannya kerja KPK, menurut Fadli, terlihat dari pernyataan pimpinan lembaga antirasuah yang menyebut belum ada indikasi korupsi dalam pembelian lahan ini. Hal itu berbanding terbalik dengan laporan hasil pemeriksaan BPK, yang menemukan adanya kerugian negara hingga Rp 191 miliar itu.

"Ini apa? Ahli psikologi atau komisioner. Ini bisa merusak KPK dan sistem hukum kita. Karena orang ini sudah jelas pada pimpinan lalu ada tindak pidana korupsi," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Dia pun menduga polemik itu terus berkepanjangan karena adanya kekuatan politik yang melindungi dalang dari kasus itu.

"Harusnya enggak ada polemik tinggal kesimpulan. Kesimpulan korupsi. Dan pelaku perlu ditangkap. Tapi karena ini muter-muter, ini ada kekuatan politik," kata Fadli.

Ia juga mengaku heran, mengapa hingga saat ini KPK terlihat sulit meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Padahal, BPK telah mengatakan kalau pembelian lahan tersebut tak sesuai dengan prosedur.

"Ini kalau pro-kontra terus dibiarkan akan terus membesar. Perlu ada penegakan hukum. BPK kan auditor negara. Karena BPK bilang ada kerugian negara, maka sudah seharusnya ada konklusi kasus ini," sebut Fadli.

Untuk menindaklanjuti kasus itu, Fadli mengatakan dalam waktu dekat ini ia dan anggota Komisi III DPR akan menyambangi BPK pada Senin 18 April mendatang.

"Saya kira kawan Komisi III akan datang ke BPK untuk meminta info terkait dengan Sumber Waras. Saya sendiri hari Senin akan ke sana untuk melihat langsung," Fadli Zon memungkasi.