Zulkifli: Banyak Penyelenggara Negara Tidak Tahu Tugasnya

Liputan6.com, Jakarta 4 Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan UUD, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan inti dari UUD NRI 1945 kedaulatan ada di tangan rakyat.

"Kita sudah memilih demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota," kata Zulkifli saat menghadiri Tabligh Akbar dan Ceramah 4 Pilar Kebangsaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Lombok Barat di Bancinggah Agung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4/2016).

Zulkifli kemudian menjelaskan, ketika seorang presiden, gubernur, bupati atau walikota sudah terpilih, maka rakyat telah meyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin.

"Karena yang berdaulat rakyat, maka tugas mereka yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah melayani rakyat dan melayani negara agar negara lebih baik, maju, dan sejahtera, sehingga tercapai sila kelima Pancasila," jelas Zulkifli.

Tetapi, lanjut Zulkifli, banyak penyelenggara negara, anggota dewan yang tidak tahu tugasnya. Dia pun mencontohkan kasus Bupati Subang yang tertangkap KPK.

"Akibatnya ada anggota DPR yang tertangkap KPK. Ada bupati yang terjerat narkoba. Bupati Subang tertangkap KPK," papar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, penyelewengan itu terjadi karena disorientasi pada penyelenggara negara dan anggota dewan yang tidak mengetahui tugasnya.

"Ini karena disorientasi tidak mengetahui tugasnya. Kalau ingin cari proyek jangan jadi anggota dewan, jangan jadi bupati. Tapi, jadilah pengusaha. Sudah ada tempatnya," tambah dia.

Dalam acara Tabligh Akbar, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Bupati Lombok Barat Fauzan meresmikan pencanangan Gerakan Jam Wajib Belajar dan Mengaji Masyarakat Lombok Barat.