Ahok: Debat Reklamasi di Pengadilan Saja, Pusing Aku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan akan memeriksa seluruh anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI. Menurut Ahok, semua yang berurusan dengan hukum diserahkan ke KPK.

"Ya pokoknya, kita serahkan kepada KPK," ujar Ahok di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, selain Balegda DPRD DKI, ia juga yakin KPK akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia pun sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya untuk memberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada KPK jika dipanggil nanti.

"KPK juga pasti akan periksa tim kami. Ada Sekda, ada Deputi Tata Ruang, ada Bappeda, bagian hukum. Kita sudah bilang, siapa pun yang diperiksa semua staf siapa pun termasuk saya kita akan kasih keterangan," ucap Ahok.

Ahok pun menyatakan siap memberi keterangan kepada KPK jika memang penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap dirinya. Tujuannya supaya KPK memiliki gambaran jelas. Sebab, dalam proyek reklamasi pulau ini tentu berkaitan dengan anggaran yang besar.

"Jadi supaya KPK punya gambaran yang jelas. Karena duit besar ini," kata Ahok.

Sebelumnya, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar? dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah 3 kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.

Disinyalir pembahasan itu mandek salah satunya lantaran para perusahaan pengembang diduga enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu yang menjadi salah satu poin dalam draf Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.

Para perusahaan itu diduga ngotot menginginkan hanya 5 persen dari NJOP yang dibayarkan ke pemerintah. Ditengarai terjadi tarik-menarik yang alot antara perusahaan dan pembuat undang-undang mengenai hal itu sebelum raperda itu disahkan menjadi perda.

Adapun selaku tersangka penerima, Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Ariesman dan Trinanda selaku tersangka pemberi dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.