Pengamat: Sebagian Menteri Tak Bisa Ikut Langkah Cepat Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kembali mencuat. Kabarnya reshuffle kabinet jilid II ini akan diumumkan dalam waktu dekat.

Pengamat sekaligus peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyatakan, perombakan kabinet saat ini punya dasar kuat. Sebab, sejumlah menteri seperti tak bisa mengikuti ritme kerja Jokowi-JK.

"Saya berpendapat reshuffle kabinet adalah keniscayaan. Tak boleh tidak, mesti dilakukan," ucap Syamsuddin dalam diskusi di Jakarta, Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

"Sebagian menteri tidak bisa ikut langkah cepat Jokowi dan JK untuk menyelesaikan persoalan, khususnya di bidang ekonomi," tambah dia.

Syamsuddin berharap, karena banyak menteri yang tak bisa ikut langkah, reshuffle bisa dilakukan secepat mungkin.

"Karena berdampak bagi ekonomi kita. Oleh sebab itu makin cepat diambil keputusan lebih baik," kata Syamsuddin.

Ketua DPP Partai Hanura Erik Satrya Wardhana mengatakan, perombakan memang sudah mesti terjadi. "Reshuffle itu kebutuhan (saat ini)," kata Erik.

Pernyataan itu ditegaskan Erik didasari alasan adanya persoalan dalam Kabinet Kerja. "Ada masalah, gap antara visi presiden dan misi yang dijalankan masing-masing menteri," sebut dia.

Dia pun menginginkan, dalam sususan kabinet baru nanti, presiden dan menteri bisa satu visi misi. Hal ini penting agar ke depannya target dan rencana yang diusung pemerintah bisa terwujud.