Sukses

Kemenag Benahi Penyelenggaraan Umrah, Ini Respons Biro Travel

Suhardi mengaku regulasi pemerintah saat ini sebenarnya sudah cukup bagus.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan membenahi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel umrah. Irjen Kementerian Agama M. Jasin menyatakan, pembenahan dilakukan secara bertahap dengan mengindahkan aturan yang ada.

Langkah Kemenag ini mendapat tanggapan positif dari pihak penyelenggara umrah. Komisaris Annisa Travel, Suhardi mengatakan, pihaknya mendukung upaya perbaikan penyelenggaraan umrah. Pihaknya setuju dilakukan penertiban travel umrah nakal yang merugikan masyarakat.

"Kita sepakat penyelenggaraan umrah harus lebih baik ke depannya. Jangan ada lagi jemaah yang terlantar atau tidak jadi berangkat karena kesalahan biro umrah," ujar Suhardi di Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah, Jumat 21 Agustus pukul 13.30 WAS. (Liputan6.com/Wawan Isab Rubiyanto)

Suhardi mengaku regulasi pemerintah saat ini sebenarnya sudah cukup bagus. Proses untuk mendapatkan izin penyelenggaraan umrah juga tidak gampang. Begitu juga dengan evaluasi izin biro travel yang sudah ada, semua dilakukan secara ketat.

"Pemerintah semakin ketat, ini bagus. Nantinya mereka yang menyelenggarakan umrah adalah travel umrah yang memang kredibilitasnya terjamin," ujar dia.

Lebih jauh, Suhardi mengimbau masyarakat untuk waspada dan teliti memilih jasa penyelenggara umrah.

"Jangan hanya karena murah. Periksa apa fasilitas yang ditawarkan. Di mana penginapan selama di Tanah Suci dan maskapai penerbangan yang digunakan. Semua harus jelas, agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari,” sebut dia.


Menurut dia, patokan harga umrah saat ini memang bervariasi, tergantung fasilitas yang di dapat. “Tapi, jika terlalu murah layak dipertanyakan. Apa benar layanan mereka sesuai kualitas yang dijanjikan,” kata dia.

Dikatakan, jika ada tarvel biro yang menawarkan paket Rp 20 juta per orang, masih bisa dimaklumi. Tapi jika di bawah itu, apalagi sampai Rp 10 juta per orang mesti dicek ulang.

Sebelumnya, Irjen Kementerian Agama M. Jasin mengaku tidak menutup mata terhadap travel umrah nakal yang mengakibatkan jamaahnya terlantar baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Karena itu, harus dilakukan pembenahan.

"Yang menyangkut aspek kriminal, seperti penipuan dan penelantaran jamaah umrah, kasusnya diserahkan kepada pihak berwajib," kata Jasin seperti dikutip Antara, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Kepolisian RI sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) beberapa tahun silam tentang penindakan bagi penyelenggara umrah atau haji khusus yang melakukan penipuan atau pun penelantaran jamaahnya.

Untuk hal ini, ia menegaskan, Kemenag akan mengoptimalkan pembenahan melalui jalur hukum. Peristiwa penelantaran jemaah umrah oleh PPIU atau travel ilegal sudah sering terjadi. Peristiwa itu harus dihentikan.

Usul Bangun Pemondokan

Tenda-tenda jemaah haji di Mina, sebelah timur Kota Mekah, Arab Saudi. (Liputan6.com/Anri Syaiful)

Komisaris Annisa Travel, Suhardi menilai perbaikan pelayanan ibadah haji dan umrah terus meningkat setiap tahunnya. Namun, ada satu hal yang mengganjal hingga saat ini, yakni Indonesia tidak punya pemondokan atau hotel tetap atau permanen untuk menampung para jemaahnya.

Akibatnya, hampir setiap tahun masalah pemondokan selalu muncul karena harus gonta-ganti setiap tahunnya. Kasus yang sering terjadi adalah pemondokan jauh dari lokasi ibadah serta sarana dan prasarananya kurang representatif.

"Ini tentu merepotkan jemaah, terlebih jemaah haji itu kan banyak yang lanjut usia," ujar Suhardi.

Kondisi ini, lanjut Suhardi berbeda dengan jemaah dari negara lain. Jemaah Malaysia dan Brunei misalnya, mereka punya hotel sendiri yang diprakarsai oleh negaranya. "Jadi setiap jemaah haji dan umrah ditampung di situ. Lebih mudah dan pastinya lebih murah," kata dia.

Membangun pemondokan atau hotel permanen, diyakini Suhardi bukan hal sulit jika pemerintah beritikad kuat. Dana pemerintah di sektor ini diyakini lebih dari cukup untuk membuat pemondokan atau hotel permanen.

"Namanya bisa hotel, apartemen atau apalah, yang pasti tempat menginap jemaah haji dan umrah dari Indonesia," ujar dia.

Dia yakin, pembangunan pemondokan atau haji tidak akan mubazir karena selain untuk jemaah haji, tempat itu bisa digunakan untuk jemaah umrah asal Indonesia yang terus mengalir sepanjang tahun.

"Asal tempatnya strategis dan fasilitasnya bagus, pasti akan jadi rujukan," pungkas Suhardi. 


*** Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com,
SCTV dan Indosiar pukul 06.00-09.00 WIB. Klik di sini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini