Siap Kerja Sama dengan Relawan, PDIP 'Pinang' Ahok?

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok berniat maju dalam Pilkada 2017, melalui jalur independen.

Meski berniat jalur mandiri, mantan Bupati Belitung Timur itu mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Bahkan, partai pimpinan Surya Paloh tak masalah dengan sikap Ahok yang tetap maju di jalur independen.

Partai PDI Perjuangan juga disebut-sebut sama, mendukung Ahok. Mantan Politikus Partai Gerindra itu menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, minggu lalu. Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai hal lain.

"Sebenarnya itu tidak perlu dikontradiksikan. Sikap PDIP jelas, ketika mencalonkan calon gubernur atau calon wakil gubernur, tentu saja kami mencalonkan melalui jalur partai politik," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu 27 Februari malam.

Hasto mengatakan, pencalonan gubernur tetap melalui jalur partai politik. Sebab, dia masih mempercayai partai politik. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang baik antara eksekutif dengan DPRD untuk meraih dukungan dalam menjalankan program daerah.

"Sehingga sangat wajar, apabila PDIP dalam konteks gubernur dan wakil gubernur di depan untuk memasangkan pasangan calon melalui jalur parpol, tidak melalui jalur independen," akta dia.

Kerja Sama

Jika memang Ahok ingin bersama PDIP, Hasto mengatakan, partainya siap bekerja sama dengan Teman Ahok, yang merupakan kumpulan relawan gubernur DKI itu.

"Kami akan siap bekerja sama dengan relawan, tapi setelah resmi menetapkan pasangan calon. Kita akan kerja sama dengan pihak manapun yang siap menyelesaikan masalah sistemik di DKI," tegas dia.

Kendati, menurut hasto, PDIP belum mengambil keputusan akan menggandeng Ahok atau tidak. "Kita harus melibat dinamika politik yang ada. Karena rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi."

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas politik yang ada. Karena itu terkait gubernur, peraturan partai kami, Ubu Megawati yang mengambil keputusan. Kami hanya menyampaikan fakta-fakta objektif tentang keinginan masyarakat DKI, untuk kami sampaikan ke Megawati, dan beliaulah yang memutuskan," pungkas Hasto.