Berbalas Kicau 2 Anak Buah Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Luapan kekesalan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar kepada maskapai Garuda Indonesia setelah ketinggalan pesawat dan terjebak delay saat kunjungan kerja di Yogyakarta beberapa waktu lalu menjadi perhatian sejumlah pihak.

Marwan menilai proteksi terhadap Garuda sangat besar padahal kinerjanya jelek. Dia juga meminta Menteri BUMN untuk mengganti Direksi Garuda Indonesia.

Salah seorang yang menyesalkan datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menuliskannya dalam akun di media sosialnya, twitter.

"Hari gini koq masih ada pejabat yg minta dilayani berlebihan, sudah ngga jamannya. Kalau terlambat ya ditinggal saja #Garudaku," demikian cuitan Pramono Anung di akun ‏@pramonoanung pada 24 Februari 2016 seperti yang dikutip Liputan6.com, Jumat (26/2/2016).

Cuitan pada akun Pramono itu telah di-retweeted 429 kali. Cuitan itu kemudian di-mention ke twitter Marwan oleh salah satu akun twitter.

Cuitan tersebut kemudian dibalas, "Hari gini kok baca berita masih setengah-setengah yo dibaca baik-baik beritanya. Baru komentar senengane ngono kui," isi cuit Marwan pada Rabu 24 Februari.

"Wong saya protesnya karena pelayananya kurang bagus, kok kalian protesnya ke mana-mana, Piye toh," lanjut dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menyayangkan sikap Marwan tersebut. Dia menuturkan, tidak seharusnya seorang menteri yang ketinggalan pesawat karena kesalahannya sendiri tetapi justru malah marah-marah.

"Kalau soal itu (ketinggalan pesawat), ya jangan marah-marah dong. Kan salah sendiri. Tidak boleh dibedakan pejabat atau tidak," ungkap Fadli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Kesal

Menteri Marwan Jafar melontarkan kekesalannya setelah pesawat yang ia tumpangi mengalami keterlambatan (delay). Apalagi sebelumnya dia sempat ketinggalan pesawat. Marwan kesal karena jadwal kunjungan kerjanya ke Yogyakarta pada Rabu 24 Februari 2016 berantakan.

"Evaluasi Garuda. Proteksi negara terhadap Garuda ini sudah luar biasa besar, namun kok kinerjanya minta ampun jelek," ujar Menteri Marwan di depan para akademisi, pejabat daerah, dan pejabat kementerian/lembaga lain dalam Seminar Peta Desa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu 24 Februari 2016 dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Menteri Marwan menambahkan, proteksi terhadap Garuda yang sangat besar bahkan telah mengakibatkan banyak program unggul lainnya terabaikan. Dia juga meminta Menteri BUMN untuk mengganti Direksi Garuda Indonesia.

"Soal Garuda yang kita kritik itu delay-nya. Tapi sudah saya maafkan," ujar Marwan dalam jumpa pers di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 25 Februari 2016.

Marwan menjelaskan, kritikan tersebut ia sampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pelanggan‎, bukan menteri. Kritikan itu diharapkan menjadi bahan evaluasi, demi kebaikan pelayanan maskapai BUMN itu.

"Intinya ke depan harus ada perbaikan di pihak manajemen. Karena Garuda ini kan sudah milik publik, go public, banyak sahamnya, itu bukan punya negara. Saya sebagai pengguna boleh dong mengkritik," tutur dia.

Pihak Garuda Indonesia pun menyampaikan permohonan maafnya ‎atas gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan jadwal penerbangan itu.

VP Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar mengatakan, mengenai kerugian yang disampaikan Marwan, Garuda Indonesia ‎memang pernah merugi secara finansial tahun 2014. Namun pada tahun 2015 berhasil rebound dengan meraih laba bersih US$77,9 juta atau Rp 1 triliun lebih. Bahkan sejak 2007 hingga 2013 mengalami keuntungan signifikan sebagaimana dilaporkan oleh KAP dan disampaikan ke publik.

Selain itu, sejak deregulasi penerbangan sipil komersial di Indonesia, tidak ada proteksi apapun yang diberikan ke maskapai tertentu, apalagi Garuda Indonesia adalah perusahaan BUMN Persero Tbk.

"Satu hal lagi, Garuda Indonesia adalah satu-satunya maskapai di Indonesia yang terdaftar sebagai operator IOSA (IATA Operasional Safety Audit) yang terbukti memenuhi semua persyaratan industri penerbangan sipil global dengan dilakukannya audit badan independen secara berkala," jelas Benny.