4 Alasan Kawasan Kalijodo Perlu Ditertibkan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan tidak ada lagi alasan tetap membiarkan permukiman dan lokalisasi Kalijodo. Menurut dia, lokasi hiburan malam tersebut merupakan area hijau yang harusnya menjadi ruang terbuka publik.

"Jadi, kasus Kalijodo itu sebenarnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sudah melanggar," ujar Ahok usai mengikuti upacara bersama TNI dan Polri di Markas Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Ahok menyatakan, tidak akan ada dialog atau kompromi terhadap penutupan area lokalisasi Kalijodo. Hal ini dilakukan untuk mengalihfungsikan kawasan itu sebagai ruang terbuka hijau.

"Mau dialog bagaimana?‎ Menduduki tanah negara. Ini kan (penutupan Kalijodo) supaya diperuntukkan sesuai peruntukan, mau dialog bagaimana?" ujar Ahok.

Mengenai adanya pengakuan  pentolan Kalijodo Daeng Aziz yang mengatakan hampir seluruh bangunan di Kalijodo mempunyai sertifikat kepemilikan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ahok menantang agar warga yang mempunyai sertifikat untuk menujukkannya secara terbuka.

"‎Mana ada SHM, SHM apa? Tunjukin saja kalau ada," ucap dia.

Menurut Ahok, walaupun warga Kalijodo mempunyai sertifikat, pemerintah tetap dapat membongkar bangunan itu. Ahok menyarankan agar para pengusaha hiburan di Kalijodo menggugatnya ke jalur hukum bila merasa dirugikan.

"Ada SHM bisa kita ambil kok kalau dudukin tanah negara. Kalau mereka keberatan, gugat saja. Mereka kan punya banyak pengacara, silakan gugatsaja," tantang Ahok.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara soal rencana pembongkaran kawasan lokalisasi Kalijodo. Ia mengatakan, prostitusi adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan agama.

"Prostusi tindakan yang tak bisa ditoleransi agama. Itu adalah penyimpangan karena ketiadaan pilihan alternatif mata pencaharian lain. Ini masalah sosial yang kompleks," ujar Lukman di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Untuk itu, lanjut Lukman, Kementerian Agama (Kemenag) ingin membenahi ketahanan keluarga dan mengintensifkan kursus pranikah serta segala macam yang berkaitan dengan pemberian informasi bahayanya prostitusi.

"Kalau keluarga harmonis dan baik, maka akan terefleksikan di kehidupan masyarakat. Jadi kaitan dengan prostitusi dan macam-macam itu bisa teratasi," ujar Lukman.

Lukman pun tak menampik jika prostitusi merupakan persoalan masyarakat. Namun, ia berharap setiap orang dan keluarga dapat membentengi dirinya masing-masing agar tidak terjerat.

"Saya sepakat tak ada prostitusi lagi karena memang idealnya seperti itu," tutup Lukman.

Kementerian Sosial (Kemensos) memberi 2 pilihan untuk [pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo yang akan ditertibkan dalam waktu dekat ini.

"Kita sudah komunikasikan pada PSK, mereka bisa memilih pelatihan keterampilan profesional atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan garmen di Boyolali," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di kawasan Kalijodo, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Dua opsi yang ditawarkan Khofifah itu dibiayai penuh Kemensos. "Mereka boleh tinggal sampai 6 bulan di sana. Tempat tinggal dan makan semua ditanggung, nanti pas pulang juga dapat usaha ekonomi produktif serta dapat jadup (jaminan hidup)," ujar Khofifah.

Jaminan hidup yang ditawarkan Kemensos senilai Rp 5.050.000 per orang.

Menurut Khofifah, banyak PSK yang sudah didata tim khusus Kemensos untuk 2 pilihan tersebut.

Jika mereka tak tertarik dengan pelatihan keterampilan, Kemensos menawarkan lapangan kerja sebanyak 2.000 orang di pabrik garmen di Boyolali.

Pabrik yang bekerja sama dengan Kemensos ini sudah memiliki asrama bagi para pekerjanya dan dikhususkan bagi para PSK tobat atau narapidana yang telah bebas.

Sebagai kawasan perjudian, Kalijodo tentu saja ini menjadi magnet bagi oknum aparat. Simbiosis bos judi dan oknum aparat pun terjadi.

Kombes Pol Krishna Murti dalam bukunya 'Geger Kalijodo' menceritakannya secara gamblang dalam pola-pola penyelesaian cepat dan terukur dalam meredam setiap muncul konflik antarkelompok di kawasan tersebut.

Dalam bukunya Krishna menyebut Kalijodo sebagai ATM Nasional. Duit ratusan juta berputar di kawasan ini. Oknum aparat tentara, polisi, maupun pemda satu per satu datang ke Kalijodo untuk mengambil 'jatah mel"

Para pengelola judi tak segan-segan memberikan sedikit keuntungannya kepada oknum polisi, tentara, maupun aparat pemda. "Ibaratnya, semua lapisan ikut menikmati 'uang panas' tersebut," tulis Krishna dalam bukunya.

Meski demikian, dia melarang keras anak buahnya mengambil 'jatah mel'. "Karena itu sangat merusak martabat aparat dan anak buah saya. Tindakan mereka seperti pengemis saja. Jumlahnya tidak seberapa tetapi merusak moral anggota. Mereka seperti kehilangan daya untuk bertindak tegas jika sewaktu-waktu diperlukan," tutur Krishna.

Satu bulan menjabat sebagai Kapolsek, dia mengamati ada anak buahnya yang kerap singgah ke Kalijodo. Namun, tidak sampai ke lokasi perjudian, hanya sampai mulut Gang Kambing. Di sana oknum tersebut menerima 'jatah' yang diberikan dari pelapak judi.

"Uang itulah yang mereka gunakan untuk menambah biaya patroli atau uang tambahan kopi dan rokok," kata Krishna.

Meski satu per satu oknum aparat menerima 'jatah mel', apabila muncul kerusuhan di Kalijodo, tidak ada satu pun aparat yang membantu memadamkan kerusuhan kecuali Polsek Penjaringan yang membawahi kawasan tersebut.

"Jadi boleh dikatakan, rezeki banyak dibagi, tetapi polsek ketiban sampur," ujar Krishna.

Lain dulu, lain sekarang. Selepas dia meninggalkan Polsek Penjaringan, dia tidak mengetahui lagi denyut kehidupan kelam Kalijodo.

"Itu zaman dahulu, bukan zaman sekarang, berdasarkan penelitian bagaimana meredam konflik di Kalijodo," kata Krishna di Markas Polda Metro Jaya, Selasa 16 Februari 2016.

Selepas penangkapan Daeng Azis, salah satu pentolan Kalijodo, dia sikat habis preman dan penjudi di Kalijodo. 290 orang ditangkap.