Sidang UPS, Ahok Curhat Dibohongi Bawahan

Ahok telah memberikan keterangan di pengadilan dalam kasus korupsi UPS. Selanjutnya, Ahok menyerahkan kepada aparat untuk mengungkap kasus ini.

"Saya pikir itu tugas aparatlah yang membuktikan siapa yang main siapa yang ngatur," ucap Ahok di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

Sampai saat ini, ia tidak tahu siapa yang memasukkan pengadaan UPS ke APBD. Sebab, tidak ada pengajuan yang dilakukan oleh eksekutif.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) juga tidak disebutkan pengadaan barang di bidang pendidikan menjadi prioritas.

"Jadi bagaimana bisa sekolah ngusulin. ada seseorang tangan siapa yang mainin itu yang dinamakan siluman tadi. Karena enggak ada yang mau ngaku," beber Ahok.

Karena itu, Ahok yakin lambat laun benang kusut ini bisa diungkap aparat.

"Kita datang hari ini jadi saksi untuk mempermudah aparat hukum mengungkap adanya sebuah keanehan dalam pengadaan UPS," ujar Ahok.

Sebelumnya, keterangan Ahok dikonfrontasi saat persidangan kasus korupsi UPS. Berbagai pertanyaan soal kemunculan pengadaan UPS dalam APBDP 2014 terus disampaikan.

Ahok bersaksi dalam sidang terdakwa Alex Usman. Penahat hukum Alex Usman sempat menanyakan kemunculan UPS pada APBD karena sudah melalui pembahasan antara DPRD dengan TAPD.

"Saya tidak tahu, tidak tahu bagaimana pembahasan TAPD dengan DPRD sampai muncul UPS," ujar Ahok di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

Bila tidak ada pembahasan dan masuk dalam APBD, imbuh Ahok, tidak mungkin dilaksanakan lelang terhadap pengadaan UPS. Nyatanya barang itu sudah ada kegiatan dilaksanakan.

"Saya tidak tahu. Saya rasa normal bila ada permintaan mempercepat lelang untuk penyerapan anggaran," lanjut Ahok.

Ahok menegaskan, ia baru tahu adanya anggaran siluman saat perseteruan dengan DPRD saat membahas APBD 2015. Saat itu akhirnya muncul 2 versi APBD.

Selanjutnya, Ahok meminta jajaran Bappeda yang baru saja mengalami perombakan untuk memeriksa APBDP 2014. Ternyata model anggaran siluman itu sama dengan APBD 2015.

"Saya baru tahu ada ini (UPS) setelah ribut-ribut APBD 2015. Ada pansus DPRD saya mau diberhentikan sebagai gubernur," tutup Ahok.