Sukses

PM Cameron: Tangkal ISIS, Muslimah Wajib Belajar Bahasa Inggris

Lebih dari 190.000 muslimah di Inggris tak bisa berbahasa Inggris.

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris mewajibkan muslimah untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam lagi. Aturan itu dibentuk agar mereka berperan menahan anak-anak mereka untuk tidak terbuai ajakan ISIS.

Lebih dari 190.000 muslimah di Negeri Elizabeth itu tak bisa berbahasa Inggris. Hal itu disebabkan banyak perempuan muslim di Inggris mendapat perlakuan diskriminasi dalam keluarga. Kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 40 tahun ke atas. Mereka masuk Inggris bersama keluarga, tapi tidak bergabung ke dalam komunitas setempat. Akibatnya, mereka tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik.

Perdana Menteri Inggris David Cameron berjanji akan menggelontorkan dana 20 juta pound sterling atau sekitar Rp 400 miliar untuk muslimah agar bisa belajar bahasa Inggris.

"Ini untuk menghentikan budaya mereka yang mengisolasi perempuan dari komunitas. Ini Inggris, ini budaya kami, semua orang tak terkecuali perempuan tua maupun muda berbaur," kata PM Cameron seperti dilansir dari The Guardian, Senin (18/1/2016).

"Muslimah di Inggris bukan kelompok marjinal. Mereka harus mengerti apa yang dikatakan pria dalam rumah mereka. Mereka sebagai ibu harus mengerti bahasa Inggris agar dapat mencegah anak mereka berpaling kepada ISIS."

Menurut sumber dalam pemerintahan, banyak keluarga Muslim di Inggris memarjinalkan kaum perempuan terutama yang berusia di atas 40 tahun.

"Sayangnya, banyak muslimah di Inggris mendapat perlakuan seperti warga kelas 2 dalam keluarganya. Mereka tak punya akses belajar bahasa Inggris, sehingga mereka tak mempunyai pekerjaan," kata sumber itu.

"Akibatnya mereka tak punya kuasa dan posisi untuk menunjukkan keberatannya saat imam di komunitas mereka berkoar-koar tentang aksi kekerasan. Ini mempengaruhi anak-anak mereka," tambah sumber itu seperti dilansir Telegraph.

PM Cameron mengaku terkejut bahwa lebih dari 700 orang Inggris terbang ke Suriah bergabung bersama ISIS. Tahun lalu, pemerintahannya membuat peraturan orangtua wajib memegang paspor anak-anaknya jika terindikasi akan pergi ke Timur Tengah.

Kelas bahasa Inggris akan diadakan di rumah-rumah, sekolah dan pusat komunikasi. Biaya perjalanan dan penitipan anak ditanggung pemerintah agar para muslimah itu fokus belajar bahasa.

PM Cameron juga memaksa petugas layanan publik termasuk taman bermain, sekolah, komunitas kesehatan wajib bergabung bersama mereka demi mengurangi penghakiman negatif terhadap muslimah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.