PBB Pertimbangkan Sanksi Baru Atas Uji Coba Bom Hidrogen Korut

Liputan6.com, New York - Dewan Keamanan (DK) PBB mempertimbangkan untuk memberikan sanksi baru terhadap Korea Utara setelah negara itu melakukan uji coba bom hidrogen. Namun belum jelas apakah komunitas internasional akan setuju dengan rencana tersebut.

Meski demikian, Gedung Putih telah melontarkan pernyataan bahwa Pyongyang telah menunjukkan ketidakkonsistenannya dengan melakukan uji coba itu. Kendati yang mereka tes adalah ukuran mini, bom hidrogen telah menciptakan getaran yang lebih kuat daripada bom atom. Walau begitu, uji coba yang dilakukan pada 6 Januari 2016 kemarin tidak lebih kuat dibanding tes pada 2013.

DK PBB pun telah mengadakan pertemuan darurat setelah Korut mengumumkan secara resmi bahwa getaran 5,1 Skala Richter akibat ledakan bom hidrogen. Sebanyak 15 negara Dewan Keamanan PBB mengatakan mereka mengutuk keras uji coba itu dan mengatakan 'ancaman yang jelas kepada perdamaian dan keamanan masyarakat internasional'.

Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, juga mengatakan uji coba itu sengaja dilakukan Korut untuk destabilisasi keamanan kawasan.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada aksi konkret yang disetujui oleh rapat DK di New York, seperti dilansir dari The Guardian, Kamis (7/1/2016).

"Sejalan dengan pelanggaran komitmen dan kekerasan yang dilakukan Korut, negara-negara anggota Dewan Keamanan akan memulai untuk mempertimbangkan resolusi Dewan yang baru," kata Duta Besar Uruguay sekaligus pemimpin sementara DK PBB, Elbio Rosselli.

Kendati resolusi dewan keamanan belum jelas, diplomat senior itu mengatakan kemungkinan berupa sanksi baru yang tengah digodok untuk Korut.**