Intimidasi Reshuffle Menteri

Ritual Jokowi

Nama politikus PDIP Maruarar Sirait dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Maruarar diketahui telah lama mendampingi Jokowi.

Meski tak masuk dalam kabinet atau staf kepresidenan, pria yang akrab disapa Ara itu acap kali bertemu dan berbincang dengan Presiden Jokowi.

Pengalaman mendampingi Jokowi itulah yang membuat Ara mengetahui cara Jokowi saat mengambil keputusan terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja. Dia mengatakan ada 2 hal yang dilakukan Jokowi jelang perombakan kabinet.

"Dalam melakukan itu (reshuffle), Presiden Jokowi hanya melakukan 2 hal, yaitu bekerja dan berpikir. Semuanya itu dilandaskan dengan pola pikir beliau, yaitu pertimbangan legal justice dan social justice," ujar Ara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa, 24 November 2015.

Selain 2 pertimbangan tersebut, Presiden Jokowi juga diminta untuk tidak termakan isu atau bisikan orang-orang di sekitarnya. Dalam mengganti menteri, Jokowi harus mendasarkan pada hasil kinerja selama menjadi pembantu presiden, bukan karena alasan politik.

"Sehingga siapa pun yang akan kena reshuffle maka basisnya adalah kinerja yang dinilai tidak memuaskan, bukan karena kebutuhan konfigurasi politik baru‎‎," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat, 12 November 2015.

Sementara Menteri Rizal Ramli meminta menteri baru hasil pilihan Presiden Jokowi itu nantinya harus memiliki jiwa pemimpin. Sebab, modal ini akan membuat sang menteri mampu bekerja sama dengan timnya.

"Bagus lagi kalau memiliki kompetensi, kemampuan teknis. Jadi yang paling penting training ideologi dulu. Tahu Trisakti enggak, tahu Nawacita tidak," ujar Rizal.

Jokowi Diintimidasi?

Presiden Jokowi meminta tidak boleh ada yang mendikte, mengintimidasi, dan mendesaknya mengenai perombakan atau reshuffle kabinet. Sebab, reshuffle kabinet adalah kewenangannya sebagai presiden.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif mengenai perombakan kabinet. Keputusan nantinya harus dihormati.

"Presiden memang punya kewenangan hak prerogratif dan itu dijamin undang-undang, tentunya persoalan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Memang beberapa waktu lalu ada yang meminta 2 nama (jadi menteri) dan sebagainya," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/1/2016).

Dia mengatakan keputusan Jokowi dalam mengganti pembantunya harus dihormati. "Presiden dalam memutuskan akan mendengarkan dan berkonsultasi diskusi dengan Wapres. Di luar itu, berilah kewenangan itu pada Presiden," kata Pramono.

Lalu apakah benar PAN meminta 2 menteri? "Itu tersebutkan, tapi kan sudah dibantah oleh PAN. Kalau sudah dibantah ya sudah. Yang jelas, kalau ada reshuffle itu sepenuhnya kewenangan Presiden," Pramono menegaskan.

Presiden Jokowi menegaskan, perombakan kabinet adalah kewenangannya. Dia berharap, jangan ada pihak yang mendesaknya.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden," kata Jokowi, usai bersepeda di Hari Bebas Berkendara Bogor, di depan gerbang Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 3 Januari 2015.

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden Jokowi pada Rabu, 2 September 2015.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai dukungan tersebut tidak gratis, melainkan ada timbal‎ balik.

"PAN masuk ditawarkan 1 atau 2 jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," kata Lukman di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 4 September 2015.

Lukman mengusulkan bila nanti ada perombakan kabinet jilid II untuk memasukkan kader PAN‎, maka 4 ketua umum dari PKB, PDIP, Partai Nasdem, dan Hanura harus duduk bersama untuk membahasnya.**