‎Agung Laksono Ingin MKD Lanjutkan Sidang Etika Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Sidang etika yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas anggota DPR Fraksi Golkar Setya Novanto terkait skandal 'Papa Minta Saham' berakhir tanpa putusan. Sidang langsung ditutup lantaran Setya Novanto yang diadili terlebih dulu mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR.

‎Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono menyesalkan putusan sidang etika yang tak menghasilkan putusan inkrach itu. Petinggi Golkar hasil Munas Ancol ini pun mendesak agar MKD kembali melanjutkan sidang hingga benar-benar menghasilkan putusan yang final dan mengikat.

"MKD itu sebagaimana Mahkamah Partai seharusnya mengeluarkan putusan yang inkrach. Saya berpandangan agar MKD harus melanjutkan sidangnya sampai benar-benar menghasilkan putusan," ujar Agung di sela-sela Rapimnas III Partai Golkar, Hotel Crowne, Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Tak hanya itu, Agung juga menyesalkan penunjukan Ketua DPR yang dilakukan secara sepihak oleh pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali. Apalagi posisi tersebut juga membawahi seluruh fraksi yang ada di DPR. Sehingga penunjukan Ketua DPR harus melibatkan sejumlah partai.

"‎Pengisian kursi Ketua DPR paska pengunduran Setya Novanto harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai memilih anggota dewan yang pernah bermasalah hukum," tutur dia.

Dia juga menyayangkan penunjukan Setya Novanto menjadi Ketua Fraksi Golkar karena kerap melakukan pelanggaran etik.‎ Seperti pertemuan dengan kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga kasus 'Papa Minta Saham'.

"Ini sungguh melukai perasaan hati jajaran kita semua, terlebih konstituen Golkar. Putusan itu terlalu terburu-buru dan berorientasi kepada kepentingan sekelompok elite Golkar yang bisa merusak kepercayaan publik," papar Agung.

Karena itu, Agung meminta agar ke depannya Dewan Pert‎imbangan lebih diberikan peran dan kewenangan semata-mata agar Partai Golkar lebih hati-hati dan lebih arif dalam mengeluarkan kebijakan strategisnya.

"Semestinya Dewan Pertimbangan lebih dilibatkan. Sehingga tidak mengeluarkan kebijakan yang justru dapat menggali lubang kubur sendiri," pungkas Agung.