Sukses

Menteri Puan: Terancam Pudar, Kesetiakawanan Harus Terus Digali

Puan menilai nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Indonesia belum sirna meski ada kecenderungan memudar.

Liputan6.com, Kupang - ‎Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai ada syarat dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa besar. Itu bisa terjadi jika ada kebersamaan, kepedulian dan harmoni terjalin di antara anak-anak bangsa.

Demikian hal itu disampaikan Puan dalam acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/12/2015). Tema HKSN tahun ini adalah 'Ayo Kerja Bersama Membangun Indonesia Sejahtera'.

"Nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Indonesia belum sirna meski ada kecenderungan memudar. Karena itu perlu digali, ditingkatkan dan dikuatkan kembali," kata Puan.

Di samping itu, Puan menekankan pentingnya membangun dan meningkatkan rasa solidaritas sosial. Menurut dia, sikap itu dibutuhkan untuk membangun kebersamaan di antara sesama anak bangsa yang sedang kesulitan, misalnya terkena bencana alam.

Puan menjelaskan, semangat kesetiakawanan dan gotong royong harus terus digelorakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dua hal itu, sejalan dengan semangat gerakan Revolusi Mental yang kembali digelorakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Mulai hari ini kita perkuat semangat gotong royong. Ikut mengambil peran, tanggung jawab, bekerja, membangun dan menjaga kebhinnekatunggalika-an Indonesia," ujar Puan.

Apabila itu dilakukan, Indonesia akan berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya.

Dalam kesempatan itu, seluruh anak bangsa juga diminta untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Pernyataan itu disampaikan Puan terkait Peringatan Hari Ibu ke-87 yang juga digelar bersamaan dengan HKSN.

Hingga kini, kata Puan, keberadaan perempuan terutama kaum ibu dan anak-anak masih rentan dari pelbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, stigma dan perlakuan diskriminatif lainnya. Ia pun menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK komitmen dengan isu perlindungan perempuan dan anak.

"Sikap dan komitmen pemerintah bersungguh-sungguh dan serius menempatkan isu perempuan dan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan," ujar Puan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.