Menkeu: Pemerintah dan Gerindra Sudah Sepakat RAPBN 2016

20151029-Banggar DPR Gelar Rapat Pengesahan APBN 2016 — Menkumham Yasonna Laoly (kiri), bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro saat mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, (29/10/2015). Rapat membahas Laporan dan Pengesahan hasil kerja Panja - Panja dalam pembicaraan TK.I. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi UU APBN 2016 bagai drama. Fraksi Partai Gerindra sejak awal menolak RAPBN 2016 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan berbagai alasan.

Bahkan, penolakan tersebut tetap dipertahankan sampai sidang paripurna pengesahan APBN 2016. Pada akhirnya pertahanan Fraksi Gerindra goyah dan menyepakati RUU APBN menjadi UU APBN 2016 pada detik-detik terakhir kesimpulan sidang paripurna.

Sebelum ketuk palu APBN 2016, Jokowi disebut-sebut mengutus Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rival Jokowi dalam bursa calon Presiden 2014-2019.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut langsung kepada Bambang, ia mengatakan, antara pemerintah dan DPR, terutama dari Fraksi Gerindra, sudah sepakat mengesahkan RUU APBN menjadi UU APBN 2016.

"Ya saya kan ketemu siapa saja boleh dong. Intinya kita (pemerintah dan Gerindra) sekarang sudah sama-sama sepakat," tegas Bambang saat ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015) malam.

PMN Dihilangkan

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Bambang telah berjanji menghilangkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Janji tersebut disampaikan Bambang di hadapan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau (PMN) hold lalu APBN dapat diperuntukkan dana yang lebih produktif untuk rakyat, kita pertimbangkan untuk mengubah pandangan. Itu mengikat, yang disampaikan Menkeu di depan saya dan beliau (Pak Prabowo)," kata Muzani, di Gedung DPR.

Muzani menjelaskan, dalam APBN-P 2015, pemerintah telah menyuntikkan dana PMN ke BUMN Rp 62 triliun. Bila kembali disuntikkan dana Rp 39 triliun seperti dalam draf RAPBN 2016, BUMN bakal menghabiskan Rp 101 triliun.

‎"Di situasi ekonomi negara belum kuat, sebaiknya perkuat sektor kerakyatan saja. Kita sarankan itu ke Pak Menteri," tegas anggota Komisi I DPR itu.

Rapat paripurna penetapan RAPBN 2016 hingga Jumat malam berjalan alot. 9 Fraksi sudah menyetujui, kecuali Gerindra, satu-satunya fraksi di DPR yang menolak RAPBN 2016, karena alokasi PMN terhadap BUMN dinilai tidak realistis.

Fraksi Gerindra memandang, alokasi suntikan modal negara Rp 39 triliun di RAPBN 2016 belum terlalu mendesak. Berdasarkan pengalaman tahun ini, dari alokasi PMN Rp 62 triliun, realisasi pencairannya baru mencapai Rp 28 triliun sampai saat ini. (Rmn/Ans)