Meski Ekonomi Lesu, Pemerintah Pastikan Beasiswa LPDP Jalan Terus

Wapres JK Buka Munas Masyarakat Ketenagalistrikan di PLN — Wapres Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Meski perekomonian tengah lesu, pemerintah berusaha menjaga anggaran beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tetap ada.

"Kita harus menjaga investasinya, jangan sampai menurun. Masalahnya memang ini dana rupiah dibayar dolar. Jadi lemah kalau depresiasi makin menurun, tapi kita tambahi dananya kalau tetap tak menurun," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Telkom University Buka Pendaftaran Beasiswa LPDP Batch 2, Cek Syarat, Cara Daftar, dan Jadwalnya di Sini

Menjaga anggaran tersebut, diakui JK tidaklah mudah. Sebab setiap tahunnya jumlah orang yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa semakin banyak. Pemerintah membiayai ribuan orang untuk belajar pendidikan tingkat lanjut di dalam maupun luar negeri, melalui LPDP.

"Jumlah (penerima) tentu ada batasnya, tapi kita selalu tingkatkan. Ini kan dulu diambil dari sisa anggaran, jumlahnya itu Rp 16 triliun. Karena diinvestasi, deposito, itulah yang kita pakai untuk membiayai kira-kira 3000-an (orang) pertahun," jelas JK.

Agar anggaran yang ada dapat cukup untuk membiayai pendidikan itu, maka seleksi ketat dilakukan. JK menuturkan hanya 7 persen dari jumlah pendaftar yang akan mendapat beasiswa tersebut.

JK menambahkan, biaya pendidikan tingkat lanjut untuk per orang tidak murah. Biayanya setara dengan gaji Wakil Presiden tiap bulan.

"‎Setiap bulan dibiayai negara kurang lebih Rp 40 juta. Apabila dihitung sederhana saja, saya enggak bisa makan lagi karena gaji wapres hanya Rp 40 juta per bulan, maka Anda sama dengan gaji wapres maka harus bekerja keras," ujar dia.

Dari 128 penerima beasiswa, 73 merupakan perempuan dan sisanya 55 laki-laki‎. JK menuturkan dari angka tersebut menunjukkan sudah meningkatnya kesetaraan gender. Selain itu, penerima beasiswa ini tidak terikat oleh urusan dinas dengan instansi pemerintah mana pun.

"Kalau tamat diminta kerja di Microsoft, Google, silakan. Dengan itu Anda kembali ke Indonesia lebih hebat lagi karena itu tidak ada ikatan dinasnya, national interest namanya‎," tandas JK. (Ron/Mut)