Ilham Arief Kalah di Praperadilan, Pengacara Sebut Pembuktian KPK

Pengacara Bingung

Gugatan praperadilan mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dimentahkan hakim tunggal Amat Khusairi dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan politisi Partai Demokrat itu.

Pengacara Ilham Arief, Johnson Panjaitan, mengaku bingung dengan putusan yang diketuk hakim Amat. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Kami sangat menghormati putusan hakim dalam keadaan bingung dan merasa bahwa putusan ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan," ujar Johnson usai sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).

Advokat ternama itu juga mempermasalahkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK sah. Padahal, dalam putusan praperadilan Hadi Poernomo, penyelidik dan penyidik KPK yang menangani kasus Ilham telah dinyatakan tidak sah.

"Di putusan Hadi Poernomo, penyelidik dan penyidik (KPK) tidak sah. Profesor Romli juga mengatakan penyelidik independen ditolak DPR, harus yang aktif. Ya kita hormati tapi sangat membingungkan," ucap dia.

Di sisi lain, Johnson juga melihat, hakim tidak mempertimbangkan kesaksian auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaku belum selesai menghitung kerugian negara dalam perkara kliennya.

"Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan ketika auditor BPK mengatakan audit belum selesai. Tapi hakim mengatakan alat bukti sah karena ada kerugian negara, sementara yang memeriksa saja bilang belum," papar Johnson.

Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2014 lalu. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan PT Traya Tirta Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara mencapai Rp 38 miliar.

Ilham kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel terkait penetapan tersangka oleh KPK. Pada praperadilan pertama, 12 Mei 2015, hakim tunggal Yuningtyas Upiek mengabulkan permohonan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka oleh KPK, tidak sah.

Namun, setelah putusan itu bergulir, KPK kembali menetapkan Ilham sebagai tersangka atas kasus yang sama. Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK lndriyanto Seno Adji mengatakan KPK kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama llham Arief Sirajuddin berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi.

Penetapan tersangka yang dilakukan KPK itu kembali dilawan melalui praperadilan jilid II. Namun gugatan tersebut dikandaskan PN Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Amat Khusairi.

Atas perbuatannya itu, Ilham Sirajuddin disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ans/Nda)