Sukses

4 Agenda Ahok Bangun Kepulauan Seribu Jadi Destinasi Wisata Dunia

Ahok pun tengah menyiapkan pembangunan bandara baru di kawasan Kepulauan Seribu. Bandara ini akan dibangun di Pulau Panjang.

Liputan6.com, Jakarta - Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) Kepulauan Seribu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat masukan dari warga. Warga meminta Ahok meneruskan pembangunan jembatan Cinta Pulau Tidung hingga ke Pulau Kelapa. Pemkab juga ingin menjadikan Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Permintaan ini datang dari warga Kepulauan Seribu, Sam Un Sidiq. Dia mengatakan, saat ini jembatan memang sudah berhasil menghubungkan Pulau Tidung Kecil dan Besar. Guna meningkatkan pelayanan wisatawan, dia meminta Ahok membangun jembatan penghubung antara Pulau Tidung Besar ke Pulau Kelapa.

"Karena menurut Pak Bupati ini, hanya bisa dibangun dengan persetujuan Pak Gubernur. Ini bukan hanya untuk Pulau Tidung, tapi untuk seluruh masyarakat," kata Sam di Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Mendengar masukan itu, Ahok langsung memerintahkan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono meminjamkan alat berat. Alat berat ini bukan untuk membangun jembatan, tapi membantu Pemkab Kepulauan Seribu mereklamasi sebagai pengganti jembatan.

"Jadi nanti tinggal dianggarkan untuk beli minyak dan ongkos pekerja. Tolong Pak Agus kami pinjamkan 1 alat berat di sini," jawab Ahok.

Sedangkan Bupati Kepulauan Seribu Tri Joko Sri Margianto menunjukan tren kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke wilayahnya. Pada 2013, kepulauan dikunjungi 1,49 wisatawan asing dan dalam negeri.

"2014 Itu ada 3 juta wisatawan datang, itu artinya naik 100% dari tahun sebelumnya," terang dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Guide Mahir Berbahasa Inggris

Guide Mahir Berbahasa Inggris

Sam mengatakan, sebagai tujuan destinasi wisata yang mulai diminati masyarakat, Kepulauan Seribu memang butuh banyak pembenahan. Termasuk, ketersediaan guide atau pemandu wisata yang mahir berbahasa Inggris.

"Di sini minim guide yang bisa Bahasa Inggris. Padahal banyak wisatawan mancanegara datang ke sini," kata Sam.

Kebutuhan guide mahir berbahasa Inggris, kata Sam, merupakan hal wajib yang harus dipenuhi saat ini. Sebab, perkembangan wisata bahari di kawasan Kepulauan Seribu sedang menunjukan tren peningkatan.

"Kalau kami jelas tidak bisa (berbahasa Inggris). Maka dari itu, tolong kepada Bapak Gubernur sediakan guide," pinta pria yang memakai peci putih tersebut.

3 dari 4 halaman

Bandara Internasional

Bandara Internasional

Untuk menunjang kunjungan wisatawan, Ahok pun tengah menyiapkan pembangunan bandara baru di kawasan Kepulauan Seribu. Bandara ini akan dibangun di Pulau Panjang.

Ahok mengatakan, pulau ini sebelumnya pernah digunakan maskapai Pelita Air untuk keperluan pengeboran minyak. Saat ini landasan sepanjang 930 meter itu sudah tersedia. Hanya saja, sekitar landasan masih berupa hutan.

Untuk mendukung kegiatan bandara ini, Ahok juga akan membangun bangunan semacam vila di sekitar pulau seluas 40 hektar itu. Sehingga pesawat-pesawat yang datang nanti dapat diparkir dan menikmati wisata di Kepulauan Seribu.

"Kami lagi berpikir kenapa kita tidak lelangkan saja ini pulau bikin vila-vila disekilingnya, seperti Pulau Maldives, tapi desainnya kayak Bugis atau Betawi. Tapi ini eksklusif, sehingga orang yang datang ke sini dia bisa diantar pakai pesawat pribadi kecil, parkir lalu tinggal di Pulau Seribu," jelas Ahok.

Pembangunan kawasan elite ini akan merangsang peningkatan kualitas penduduk di Kepulauan Seribu. Hanya saja, kata Ahok, kalau semua diurus Pemprov DKI Jakarta, manajemen lalu lintas pesawat tidak bisa diurus secara maksimal. Karena itu, pembangunan akan diserahkan ke swasta.

"Jadi butuh jaringan wisata yang internasional, jadi ingin yang eksklusif. Kita akan coba rumuskan lelangkan kira-kira mau nggak swasta memelihara bandara ini, membangun, memelihara mengoprasikan. Nanti dia dapat untuk reklamasi vila-vila tapi Hak Penggunaan Lahan (HPL) nya atas nama DKI," lanjut Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu memastikan, kendala teknis dengan Bandara Soekarno-Hatta sudah selesai. Kala itu, masalah timbul karena swasta berniat menambah panjang landasan hingga 1.000 meter lebih.

Tapi menurut Ahok, hal itu sebetulnya tak begitu penting. Karena yang paling penting pesawat milik para wisatawan dapat mendarat dan parkir di bandara ini.
 
"Kalau vila nya 20 biji yang datang cuma 10 biji, kan masih bisa parkir. Makanya kita mau buatin parkir-parkirnya, ini (pulu) kan lebih gede dari kapal induk," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, lelang bisa dilakukan tahun ini. Mantan anggota DPR RI ini sudah menugaskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merumuskan lelang. Sebab, semua ini merupakan hal yang baru di Jakarta.
 
"Kita ingin lelang, dia bangun lalu kita ingn bagi untung. Model-model ini loh kita tuan-tuan tanah saja. Lihat saja Pulau Seribu 115 pulau hanya 11 yang terisi, kita mau siapin. Makanya kita mau pelajarin, jangan sampai gara-gara ini kita pensiun, masuk penjara lagi. Banyak dong yang demen di Kebon Sirih (DPRD) nanti," ujar Ahok.

Sedangkan untuk anggaran, pria yang dikenal tegas ini meyakini, warga DKI Jakarta tidak perlu khawatir. Pembangunan akan diserahkan kepada swasta, meski sebenarnya DKI Jakarta mampu membangun sendiri.

"Nggak usah pikirin, namanya juga jualan aset. Kita ingin DKI, misal perusahan pengembang properti, kita tanya dia, Anda bangun resort berapa duit? Paling Rp 1 triliun sampai Rp 3 triliun. Itu sudah hebat loh, dia mau invest Rp 2-3 triliun buat invest, hebat," kata Ahok.

Kalau di DKI Rp 2-3 triliun mah kecil, paling dia (swasta) bangun Rp 3 triliun cuma keluarin Rp 1 triliun, sisahnya ngutang bank bayar bunga. Makanya, dengan daya kemampuan swasta seperti itu kita dorong buat masuk, berapa infrastruktur suruh masuk," sambung Ahok.

4 dari 4 halaman

Sistem Transportasi Laut

Sistem Transportasi Laut

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bertekad menjadikan  destinasi wisata kelas dunia. Hanya saja, banyak kekurangan yang harus dibenahi, terutama transportasi. Ahok akan membuat konsep transportasi kapal seperti bus Transjakarta.

"Bisa seperti konsep busway (Transjakarta), ada yang kita operasikan sendiri ada yang kita swastakan. Kita bayar dia kalau di darat kan rupiah per kilometer, kalau ini rupiah per jam. Karena kita nggak bisa itung jarak kapal kan. Kalau lagi ombak besar gimana? Atau jam dengan hitungan tempuh juga jadi ada dua yang dipakai," kata Ahok.

Pemprov DKI Jakarta akan membeli kapal untuk melayani warga yang lalu lalang dari dan ke Kepulauan Seribu. Kapal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk keperluan melayani wisatawan, tapi untuk aktivitas warga sehari-hari.

"Harus beli lah kapal yang lebih besar PK (Paarden Kracht/daya kuda) nya. Kita ingin 12 bulan ini sudah bisa masuk kapal. Kalau ombak lagi besar di sini, ya parkir di sana kapalnya. Kan ini ada barat dan timur," ujar Ahok.

Sejauh ini, kata Ahok, Pemprov DKI baru memiliki 12 kapal. Itu pun 2 kapal dalam keadaan rusak yang seluruhnya milik Dinas Perhubungan dan Transportasi. Karena itu, dia ingin lelang pengadaan kapal agar swasta dapat ikut memenuhi kebutuhan itu.

"Asal kapalnya mampu kita tinggal subsidi kapalnya saja. Pemerintah harus ada semacam jalur busway buat di air untuk kapal. Kita akan ada semacam subsidi, dengan PSO (Public Service Obligation) orang akan lebih suka datang karena kapalnya selalu ada. Itu akan kita lakukan," ucap Ahok.

Ahok juga ingin pelayanan di kantor pemerintahan yang ada di Kepulauan Seribu, dapat berfunsi secara maksimal. Sehingga bagi warga yang akan mengurus perizinan tidak perlu lagi pergi ke daratan.

"Sekarang jadi masalah kan kalau ombak besar. Kita buatkan kantor cabangnya Pulau Seribu di darat juga nggak lucu. Nah, makanya kita lebih baik utamakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jadi sebetulnya orang Pulau Seribu mau ngurus di darat Jakarta pun sama. Itu yang mau kita dorong," tandas Ahok. (Rmn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini