Komnas Perempuan Keluhkan Anggaran Minim Ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komnas Perempuan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan itu, Ketua Komisioner Komnas Perempuan Yuniarti Chuzaifah mengeluhkan anggaran untuk lembaganya yang dnilai minim. Ia mengatakan, Komnas Perempuan hanya mendapatkan kucuran dana Rp 10 miliar per tahun.

"Kami melaporkan kelembagaan Komnas Perempuan yang masih sangat lemah, terutama dalam hal dukungan negara perihal anggaran dan sebagainya. Justru kami lebih banyak di-suppport dari negara lain seperti Australia, Belgia, Norwegia dan ada juga dari UN (United Nations/PBB)," kata Yuniarti dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Jokowi, Senin (16/3/2015)

Saat bertemu Jokowi, Yuniarti juga menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan  Komnas Perempuan selama satu tahun ini. Salah satunya adalah banyak perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang dimiliki, 35 perempuan Indonesia setiap harinya jadi korban kekerasan seksual. Karena itu, lembaganya mendorong agar Undang-Undang perlindungan kekerasan seksual segera disahkan.

"Menjadi urgensi bagi Pak Jokowi untuk mendukung adanya inisiatif kebijakan, terutama UU Perlindungan Kekerasan Seksual," ujar dia.

Presiden Jokowi, lanjut Yuniarti, berjanji akan menjadikan hasil kajian Komnas Perempuan sebagai acuan dalam membuat program pemerintah terkait perlindungan terhadap perempuan.

"Pak Jokowi mendengar sangat hikmat temuan-temuan Komnas Perempuan, di mana temuan kekerasan perempuan ada 35 perempuan korban kekerasan tiap harinya, sehingga perlu didukung adanya inisiatif kebijakan, terutama UU perlindungan kekerasan seksual, UU untuk perlindungan pekerja rumah tangga, revisi UU Migran dan sejumlah uu lain termasuk UU Kesetaraan Gender," ungkap Yuniarti.

Masih kata Yuniarti, Komnas Perempuan punya data 15 jenis kekerasan seksual yang perlu dipayungi. Sebab Indonesia baru memiliki tiga perlindungan. "Artinya jenis-jenis lainnya ini belum ada payung hukumnya sehingga kita dorong. Mau kita dorong pentingnya pendorong penghapusan kekerasan seksual," jelas dia.

Yuniarti](2176737 "") menambahkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi telah menyatakan komitmennya untuk menguatkan peran Komnas Perempuan, baik dari segi finansial maupun kebijakan strategis.

"Hari ini Pak Jokowi berjanji akan memberi dukungan yang lebih konkrit,  termasuk membentuk satuan kerja mandiri dan perubahan Perpres yang berkaitan dengan temuan-temuan terhadap sejumlah isu," tandas Yuniarti. (Alv/Sun)