Menaker akan Usulkan Paspor dan Sertifikasi Gratis untuk TKI

Liputan6.com, Jakarta - Meski telah mencabut izin 26 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) nakal dalam 2 bulan terakhir, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, akan terus menindak tegas PJTKI yang terbukti melanggar undang-undang. Hal ini disampaikan Hanif setelah mendengar curhatan calon TKI dan TKI purna di Kampung TKI, Desa Jenggi Utara, Lombok Timur, NTB, Sabtu 3 Januari 2014 kemarin.

"Kalau ada PJTKI yang aneh-aneh, akan langsung kita sikat. Pokoknya yang bau-bau dagang orang akan kita berantas," kata Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (4/1/2015).

Ia menjelaskan, sikap keras itu akan terus dilakukan karena ingin TKI yang berangkat ke luar negeri benar-benar terjamin perlindungannya. "Baru 2 bulan saya pimpin Naker (Kementerian Tenaga Kerja), saya sudah tutup 26 PJTKI nakal. Ini komitmen kami untuk lakukan perbaikan dalam tangani TKI dan urus buruh," ujar Hanif.

Guna memperbaiki tata kelola pengiriman TKI ke luar negeri, Hanif melanjutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Sebab, Hanif tidak ingin TKI yang dikirim hanya jadi budak di luar negeri. "Kami akan selalu koordinasi, karena Kabinet Jokowi ini memang kerja kerja dan kerja, soal biaya akan kami tekan," tegas dia.

Tindakan lainnya, Kemenaker akan mengusulkan pembuatan paspor hingga sertifikasi secara gratis. "Intinya, kami ingin TKI itu urusannya kita bikin mudah, murah, cepat, dan aman," tutur mantan Sekjen PKB ini.

Zuhriyati, salah seorang mantan TKW, menyampaikan keluh kesahnya mengenai PJTKI di depan Menaker. Menurut dia, banyak pelanggaran yang dilakukan PJTKI. "Di antaranya pelanggaran soal kontrak kerja. Ini yang jadi masalah TKI, mohon di perhatikan," kata Zuhriyati.

TKI lainnya, Sutar mengatakan, hanya ingin berangkat menjadi TKI yang baik dan legal. "Saya ini orang desa, orang bodoh. Saya biar cepat berangkat, beri kami info yang transparan. Jangan dipersulit," tandas dia. (Sun/Ans)