Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membasmi mafia-mafia dalam pendistribusian daging sapi ke Jakarta. Untuk alasan itulah pria yang karib disapa Ahok tersebut menyambangi gedung KPK siang tadi.
"Diskusi pembenahan distribusi sapi, jalur sapi, dan nggak ada mafia-mafia. Kata Pak Bambang (pimpinan KPK) distribusi sapi di tempat-tempat tertentu kan ada mafia," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2014).
Caranya, kata dia, adalah dengan menurunkan KPK serta tim dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengawal proses pendistribusian daging sapi. Mulai dari peternakan sapi di daerah asal, pengiriman, pemotongan, pengemasan, hingga pendistribusian ke pasar atau supermarket.
Seluruhnya harus sesuai prosedur yang ada. Sehingga harga bisa ditekan, kesehatan sapi bisa dijamin, juga ada jaminan stok sapi yang cukup.
"Bersama KPK mau seperti itu. Kalau mafia ini tidak dipotong, kita tidak kerja sama dengan KPK, kan sama aja. Harga tinggi, sapi tidak terpenuhi. Terus distribusi sembarangan. Sapi ada, kapal nggak ada. KPK ini untuk mengawal dan mengawali supaya stok sapi terjamin bersih dan safety stock.
Alasan menggandeng KPK dalam tata niaga daging sapi ini, menurut Heru, karena lembaga tersebut memiliki pengalaman. Sehingga pengolahan dan pengelolaan daging sapi di Jakarta dapat diperbaiki lebih baik lagi.
"Nggak ada indikasi korupsi. Sharing pengalaman aja. KPK kan pengalaman dalam hal sapi. Mungkin ini percontohan awal," tandas Heru. (Mut)