ICW: Jokowi Tak Boleh Salah Pilih Jaksa Agung

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengimbau Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap hati-hati saat menentukan Jaksa Agung pengganti Basrief Arief. Terutama tidak memilih politisi untuk menempati posisi orang nomor satu di lembaga penegak hukum tersebut.

"Jokowi tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. Jaksa Agung harus berinteritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Senin (27/10/2014) malam.

Apalagi menurut Ade, Jaksa Agung harus berinteritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum, dan terbebas dari konflik kepentingan.

Imbauan ini dikemukakan ICW menanggapi kabar nama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum periode 2005-2006 HM Prasetyo digadang-gadang sebagai kandidat kuat Jaksa Agung. Jika Prasetyo yang kini politisi Partai Nasdem tersebut terpilih, ICW menilai hal itu membuat penegakan hukum justru tidak optimal.

"Konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara. Ujung-ujungnya kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai," ucap Ade.

Untuk menghindari hal tersebut, Ade menegaskan bahwa Jokowi harus sangat hati-hati dalam memilih posisi Jaksa Agung. "Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar-partai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa," tukas Ade.

Masa jabatan Basrief Arief sebagai Jaksa Agung berakhir seiring selesainya tugas Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI. Presiden Jokowi pun telah resmi menunjuk Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto sebagai pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung.