Yusril: Jokowi Surati DPR, Pengumuman Kabinet Tertunda Seminggu

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai perlu adanya pertimbangan DPR terkait perubahan nama kementerian. Namun langkah yang diambil Presiden Joko Widodo mengirimkan surat ke DPR sebelum kabinet terbentuk dinilai salah langkah.

"Presiden memang perlu meminta pertimbangan DPR apabila akan mengubah kementerian negara itu jika kabinet itu sudah dibentuk. Undang-undangnya persis seperti itu," kata Yusril.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Kamis (23/10/2014), mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyatakan, permintaan pertimbangan mengubah nama kementerian ke DPR sebelum kabinet terbentuk bukan merupakan keharusan.

"Jadi bukan mengubah kementerian itu lantas kemudian presiden harus meminta pertimbangan DPR," tambah dia.

Keputusan ini mengakibatkan pelaksanaan pengumuman kabinet Jokowi-JK terancam tertunda hingga satu minggu ke depan.

"Jadi sekarang ini, karena presidennya terlanjur sudah mengirimkan surat ke DPR, jadi minimal presiden tertunda mengumumkan kabinetnya satu minggu".

Kemungkinan ini terjadi karena sesuai undang-undang, jika presiden mengajukan pertimbangan kepada DPR dan tidak dijawab dalam waktu satu minggu, maka dianggap DPR telah memberi pertimbangan.

"Itu berarti bahwa, kalau suratnya dikirimkan kemarin, itu praktis selama seminggu ini tidak bisa mengumumkan kabinet. Jadi saya pikir presiden sudah salah langkah" pungkas Yusril.

Sehari sebelumnya Presiden Jokowi telah menandatangani surat permohonan pertimbangan untuk pengubahan dan pembentukan kementerian baru dan diserahkan kepada Ketua DPR. Dan hari ini DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya menjawab surat Jokowi terkait perubahan kementerian.

Baca juga:

DPR Siap Rapat Maraton Jawab Surat Jokowi soal Kabinet

Pengumuman Kabinet Jokowi Dalam Penilaian Koalisi Merah Putih

Nama Menteri-Menteri Kabinet Jokowi Sudah Final

(Sss)