Jokowi Diminta Berani Ambil Kebijakan Tak Populis

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Jokowi diminta membentuk kabinet yang mengedepankan meritokrasi. Hal itu menyusul terbelahnya kekuatan eksekutif dan legislatif pasca-Pilpres 2014.

"Pemerintahan yang terbelah antara kekuatan di eksekutif dan legislatif seharusnya menjadi pemicu buat Jokowi membentuk kabinet yang mengedepankan meritokrasi. Yakni menempatkan the right persons in the right place," kaya Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Minggu (19/10/2014).

Dia menjelaskan, Jokowi perlu membentuk kabinet kerja yang diisi kalangan ahli yang kompeten dan memiliki jam terbang tinggi, tapi juga punya topangan politik memadai.

"Tiga tahun pertama, pemerintahan Jokowi-JK harus berani mengambil kebijakan yang tidak populis, tapi baik bagi kepentingan bangsa ke depan," ucap Burhanuddin.

Burhanuddin berpendapat, sektor yang perlu ditingkatkan Jokowi antara lain pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, naiknya defisit anggaran, infrastruktur yang terbengkalai, dan membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran.

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar di tengah menguatnya oposisi di parlemen," tambah Burhanuddin.

Karena itu, tegas Burhanuddin, disiplin koalisi di tubuh Koalisi Indonesia Hebat harus menjadi modal penting dalam menghadapi isu-isu yang tidak populis seperti kenaikan harga BBM.